Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Bantah Rumor Proyek Food Estate Kalteng Gagal Panen

Kompas.com - 09/02/2021, 07:24 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, membantah isu soal gagal panen di proyek lumbung pangan atau food estate yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun lalu di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pria yang akrab disapa SYL ini menjelaskan bahwa dari 30.000 hektare lahan yang digarap oleh Kementerian Pertanian, tentu ada saja lahan yang mengalami kendala produksi, seperti serangan hama tikus.

"Dari 30.000 hektare, ada 1-2 hektare yang bersoal, karena kita menghadapi tikus, menghadapi hama, menghadapi air mulai naik. Ini cuma 1-2 hektare. Bagaimana dibilang gagal, sementara minggu depan baru mulai panen di Pulang Pisau," kata SYL dilansir dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, bahwa kondisi penggarapan lumbung pangan di Kalimantan tidak seperti di Sumatera dan Jawa karena perbedaan jenis tanah.

Baca juga: Mentan Klaim Strategi saat Pandemi Berdampak Positif ke Kinerja Pertanian

Di Provinsi Kalteng, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, lahan pertanian yang ada merupakan lahan rawa dengan kadar asam yang tinggi, serta kedalaman air hingga 50 cm.

Menurut dia, peningkatan produktivitas pada lahan akan terus dibenahi karena food estate menjadi upaya bagi Pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Sementara itu food estate yang dikembangkan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara juga telah dimulai di lahan seluas 215 hektare. Tahun ini, Kementan akan menambah luas tanam seluas 1.000 hektare.

Ada pun korporasi pertanian menjadi bagian dari pengelolaan food estate. Nantinya, hasil pangan yang diproduksi tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja yakni padi, tetapi juga jagung hingga produk hortikultura dan peternakan.

Baca juga: Manfaat Pupuk Bersubsidi Dipertanyakan, Ini Jawaban Mentan

"Kalau kita korporasikan ini, skala ekonominya bisa dihitung, intervensi KUR juga bisa masuk sehingga petani bisa lebih baik lagi," tutur SYL.

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas (kadis) Hortikulturadan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sunarti, juga membantah kabar beredar yang mengatakan bahwa program food estate pemerintah di Kalteng mengalami gagal panen.

Dia mengatakan, penurunan produksi hanya pada sebagian kecil lahan dan sama sekali tidak mengurangi rata-rata produktivitas lahan yang mencapai di atas 5 ton per hektare.

"Kalau saya bilang yang turun itu lebih karena panen paksa karena belum saatnya panen, akibat roboh diterpa angin dan hujan. Tapi ini masukan buat kami agar ke depan bisa kami antisipasi," kata dia dalam keterangannya.

Baca juga: Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Sunarti berharap, para petani tetap melakukan produksi dengan mengedepankan pendekatan pola tanam modern melalui alat mesin pertanian (alsintan) dan pendampingan petugas penyuluh.

"Kami akan dampingi terus para petani agar melakukan budidaya dengan cara yang modern. Misalnya, ke depan tidak lagi melakukan tabur benih dengan cara manual karena akan memengaruhi pertumbuhan," kata dia.

Mengenai hal tersebut, Sunarti berterima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kami mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalteng sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang memilih dan menjadikan wilayah kami sebagai tempat pengembangan food estate," kata dia.

Baca juga: Puluhan Hektare Sawah Terendam Banjir, Mentan Imbau Petani Ponorogo Asuransikan Lahan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com