Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Tak Ada Lagi Profesi Petani pada 2063

Kompas.com - 23/03/2021, 19:00 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan pada 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan turunnya pekerja di sektor pertanian.

Plt Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mia Amalia mengatakan, pada tahun 1976 proporsi pekerja Indonesia di sektor pertanian mencapai 65,8 persen. Namun, di 2019 turun signifikan menjadi hanya 28 persen.

Para pekerja sektor pertanian telah beralih profesi ke sektor lain. Ini tecermin dari sektor jasa yang proporsi pada 1976 sebesar 23,57 persen menjadi sebesar 48,91 persen di 2019.

"Apabila kita menggunakan tren ini dalam perhitungan linear, tentu saja hasilnya cukup mencengangkan, mungkin di 2063 tidak ada lagi yang berprofesi sebagai petani seperti yang kita kenal. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lawan," ujarnya dalam webinar Bappenas, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Ada Isu Impor Beras di Tengah Panen, Bagaimana Nasib Harga Gabah Petani?

Begitu pula dengan proporsi pekerja di sektor industri yang meningkat menjadi 22,45 persen di 2019 dari sebelumnya 8,86 persen di tahun 1976.

Mia mengatakan, penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian sejalan dengan semakin berkurangnya lahan pertanian. Pada 2013 lahan pertanian mencapai 7,75 juta hektar namun di 2019 turun menjadi 7,45 juta hektar.

Salah satu faktor pendorongnya adalah perubahan tata guna lahan akibat pesatnya urbanisasi. Padahal di 2045 penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan semakin naik mencapai 67,1 persen.

"Itu setara dengan 68,3 juta orang atau setara pula dengan populasi penduduk Thailand di 2017," imbuh dia.

Ia mengatakan, pangan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk, terlebih yang tinggal di kawasan perkotaan yang jauh dari sentra produksi pangan. Sayangnya, lahan pertanian justru kian menurun.

Mia bilang, di sejumlah negara pembangunan perkotaan memang telah menjadi pendorong utama pembangunan nasional dan transformasi sosial, yang bekontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan status gizi anak, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Apa Itu Tanaman Porang yang Lagi Jadi Primadona Petani

Menurutnya, seiring dengan urbanisasi yang pesat di perkotaan, angka kemiskinan dan kerentanan akan pangan di Indonesia pun meningkat. Hal itu turut memberikan tekanan pada sistem pangan dalam berbagai bentuk, seperti kelaparan dan kekurangan gizi.

"Kebutuhan akan pangan yang berkualitas perlu diimbangi dengan ketersediaan pangan yang memadai. Namun kenyataan yang terjadi, tren penggunaan lahan untuk pertanian semakin menurun, apabila dilihat dari alih fungsi lahan yang semakin meningkat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

Whats New
Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Whats New
Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com