Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Grup Bakrie di Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang

Kompas.com - 25/04/2021, 06:10 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ESDM mengungkapkan tiga fakta hukum, yang membuat perusahaan Grup Bakrie, PT Bakrie & Brothers TBk (BNBR) tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang hak khusus ruas transmisi pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

Pertama, penetapan BNBR yang mengacu Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tidak tepat karena lelang yang dilakukan pada 2006 semestinya mengacu Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2005 yang tidak mengatur mengenai penetapan peringkat II sebagai pemenang lelang apabila pemenang lelang peringkat I mengundurkan diri.

Pelaksanaan lelang sudah selesai saat dilakukan penunjukan PT Rekayasa Industri (Rekin) sebagai pemenang lelang.

"Sehingga, acuan dalam penetapan BNBR sebagai pemenang urutan kedua menggantikan Rekin sebagai pemenang pertama yang mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tidak tepat, karena peraturan tersebut berlaku saat diundangkan dan tidak berlaku untuk pelaksanaan lelang tahun-tahun sebelumnya atau retroaktif," ujar Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM M Idris F Sihite dilansir dari Antara, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Jungle Land, Grup Bakrie, dan Gaji Karyawan yang Belum Dibayar

Kedua, setelah Rekin mengundurkan diri sebagai pemenang lelang pipa gas Cisem, telah dilakukan berbagai rapat pembahasan pada Januari 2021 yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Yang menyimpulkan bahwa dengan berbagai pertimbangan dan dasar hukum serta berdasarkan azas keadilan, ketidakberpihakan, keterbukaan, efisien dan efektif, penetapan pemenang lelang pipa Cisem tidak dimungkinkan untuk langsung diberikan kepada pemenang kedua hasil lelang pada 2006.

Namun, seharusnya dilaksanakan melalui lelang ulang atau dapat melalui penugasan kepada BUMN atau melalui APBN.

"Ketiga, apabila kita berasumsi bahwa penetapan BNBR 'dibenarkan' mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 di mana diatur bahwa pemenang lelang urutan berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang, namun penetapan BNBR tersebut juga tak sesuai, karena banyak persyaratan pada Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tersebut yang tidak dipenuhi dan bahkan bertentangan," tambah Idris.

Baca juga: Daftar 7 Perusahaan Grup Bakrie, Dulu Jawara, Kini Sahamnya Cuma Gocap

Di antaranya kewajiban jaminan pelaksanaan dalam penetapan BNPR sebagai pemenang hanya sebesar satu persen dari nilai investasi, padahal jika mengacu pada Peraturan BPH Migas Tahun 2019, jaminan pelaksanaan seharusnya lima persen.

BNBR hanya menyampaikan referensi bank dan bukan bank garansi. BNBR juga belum menyerahkan feasibilty study (FS) dan front end engineering design (FEED) yang berdasarkan Peraturan BPH Nomor 20 Tahun 2019 tersebut semestinya disampaikan saat penetapan. BNBR juga belum menyampaikan gas transportation agreement (GTA) dengan calon shipper.

Sebagaimana diketahui, salah satu alasan mengapa setelah 15 tahun pipa Cisem tidak terbangun karena tidak memenuhi skala keekonomian. Parameter keekonomian pada 2006 sudah tidak lagi valid diterapkan saat ini.

Misalnya, ukuran pipa yang didesain untuk mengalirkan gas sebesar 350 MMSCFD sudah tidak relevan, mengingat dari sisi suplai tidak ada yang dapat menjamin pasokan gas sebesar itu.

Baca juga: Grup Bakrie di Pusaran Kasus Jiwasraya

Idealnya, spesifikasi pipa juga disesuaikan dengan pasokan dan kebutuhan gas saat ini sehingga tidak menjadi beban tingginya harga gas bagi konsumen.

Namun, mengubah spesifikasi pipa merupakan perbuatan post bidding dan lelang semestinya sudah selesai pada 2006 lalu.

Untuk mengatasi isu keekonomian dan agar pembangunan pipa gas Cisem bisa segera terwujud, Kementerian ESDM meminta agar pembangunan pipa Cisem dapat dilakukan melalui skema APBN.

Halaman:
Komentar
halo lapindo


Terkini Lainnya
Saham-Saham Prajogo Pangestu Menguat, Bagaimana Nilai Valuasinya?
Saham-Saham Prajogo Pangestu Menguat, Bagaimana Nilai Valuasinya?
Keuangan
BEI Catat Nilai Transaksi Perdagangan Karbon Capai Rp 77,95 Miliar hingga Juli 2025
BEI Catat Nilai Transaksi Perdagangan Karbon Capai Rp 77,95 Miliar hingga Juli 2025
Keuangan
Mantan Bos Gojek Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung, Ini Respons Manajemen GoTo
Mantan Bos Gojek Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung, Ini Respons Manajemen GoTo
Cuan
Kementerian BUMN Sebut Kebijakan Efisiensi Sudah Mulai Dilonggarakan
Kementerian BUMN Sebut Kebijakan Efisiensi Sudah Mulai Dilonggarakan
Ekbis
Institusi Politik Ekstraktif: Missing Link dalam Agenda Reindustrialisasi Indonesia
Institusi Politik Ekstraktif: Missing Link dalam Agenda Reindustrialisasi Indonesia
Ekbis
DJP Buka Peluang Marketplace Luar Negeri Pungut Pajak ke Pedagang Online
DJP Buka Peluang Marketplace Luar Negeri Pungut Pajak ke Pedagang Online
Ekbis
Pendanaan Awal Kopdes Merah Disalurkan Lewat KUR, Per Unit Dapat Rp 3 Miliar
Pendanaan Awal Kopdes Merah Disalurkan Lewat KUR, Per Unit Dapat Rp 3 Miliar
Ekbis
Bunga Pinjaman Untuk Kopdes Merah Putih 6 Persen
Bunga Pinjaman Untuk Kopdes Merah Putih 6 Persen
Ekbis
RS Asing Boleh Buka Cabang di RI, Menkes: Supaya Rakyat Dapat Layanan Setara Luar Negeri
RS Asing Boleh Buka Cabang di RI, Menkes: Supaya Rakyat Dapat Layanan Setara Luar Negeri
Ekbis
Zulhas: Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Dibiayai Himbara dan LPDB
Zulhas: Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Dibiayai Himbara dan LPDB
Ekbis
Emiten Prajogo Pangestu Barito Renewables Energy (BREN) Paling Berpotensi Masuk Indeks MSCI
Emiten Prajogo Pangestu Barito Renewables Energy (BREN) Paling Berpotensi Masuk Indeks MSCI
Ekbis
Kemenkeu Pastikan Aturan Pendanaan Kopdes Merah Putih Segera Terbit
Kemenkeu Pastikan Aturan Pendanaan Kopdes Merah Putih Segera Terbit
Ekbis
Sri Mulyani Klaim APBN 2024 Efisien, Defisit Turun dan Inflasi Terkendali
Sri Mulyani Klaim APBN 2024 Efisien, Defisit Turun dan Inflasi Terkendali
Ekbis
Harga Naik-Turun Tajam, Perdagangan ASPI dan MFIN Disetop Sementara
Harga Naik-Turun Tajam, Perdagangan ASPI dan MFIN Disetop Sementara
Ekbis
Peresmian Kopdes Merah Putih Diundur ke 21 Juli 2025, Zulhas Ungkap Alasannya
Peresmian Kopdes Merah Putih Diundur ke 21 Juli 2025, Zulhas Ungkap Alasannya
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau