Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2022, Pemerintah Diminta Dorong Konsumsi

Kompas.com - 08/06/2021, 17:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2-5,8 persen di tahun depan sebagai dasar menyusunan Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi itu diupayakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Panitia Kerja (Panja) pertumbuhan dan pembangunan nasional DPR RI mengungkapkan, upaya mencapai ekonomi hingga 5,8 persen pada tahun 2022 diperlukan kebijakan program baik dari otoritas fiskal dan Sektor Jasa Keuangan.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang menjadi landasan dalam menyusun APBN jadi sangat penting. Oleh karena itu, APBN 2022 dalam menciptakan PE yang berkualitas membutuhkan upaya kebijakan dan program pemerintah," kata anggota DPR Fraksi PDIP, Dolfie OFP dalam Rapat Kerja bersama Menkeu, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Vaksinasi Jadi Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5,2 Persen

Dari sisi pengeluaran, DPR meminta program dan kebijakan dalam APBN tahun 2022 tetap mendukung, meningkatkan, dan melindungi daya beli masyarakat tidak mampu.

Pada KEM PPKF, pemerintah menetapkan konsumsi masyarakat di tahun 2022 tumbuh pada rentang 5,1 hingga 5,3 persen.

"Belanja pemerintah diarahkan untuk belanja berkualitas yang ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh rakyat di sektor-sektor produktif, belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan produktifitas, dan memperkuat daya saing industri pengolahan," beber Dolfie.

Baca juga: Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

Adapun untuk meningkatkan investasi tahun depan, pemerintah perlu mengefektifkan peran LPI dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Asal tahu saja, investasi ditargetkan pada rentang 5,4-6,9 persen sebagai komponen pertumbuhan ekonomi kedua terbesar.

Sementara dalam ekspor impor, pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi komoditas unggulan, khususnya pangan dari kebijakan impor.

"Agar tidak mendistorsi produktifitas dan kesejahteraan rakyat di bidang pangan, memperkuat industri berorientasi ekspor, serta memperkuat industri yang dapat ganti bahan baku impor," ungkap Dolfie.

Sementara dari sisi produksi, pemerintah diminta membuat kebijakan yang terkaut dengan lapangan usaha untuk pertanian, konstruksi, perdagangan, perumahan, dan sebagainya.

Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan perpajakan bagi pemerintah.

Baca juga: Pikir Ulang Target Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Kedua 2021

Selain itu kebijakan diharapkan bisa menciptakan stimulus ekonomi melalui program pembangunan dan yang merata, tak hanya di Jawa sentris.

Selanjutnya, pemerintah perlu mendorong dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah, karena bagaimana pun pertumbuhan ekonomi nasional merupakan resultan dari ekonomi daerah.

"Pemerintah agar dapat ikut menciptakan kondisi untuk meningkatkan pendapatan di daerah, yang ditopang oleh peningkatan produksi barang dan jasa melalui program pembangunan nasional atau project-project pembangunan," pungkas Dolfie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Profil Kwik Kian Gie: Perjalanan Hidup dan Dedikasi untuk Indonesia
Profil Kwik Kian Gie: Perjalanan Hidup dan Dedikasi untuk Indonesia
Ekbis
Pemerintah Bantah BUMDes dan Kopdes Merah Putih Tumpang Tindih, Fungsinya Berbeda
Pemerintah Bantah BUMDes dan Kopdes Merah Putih Tumpang Tindih, Fungsinya Berbeda
Ekbis
Harga Emas Antam Hari Ini 29 Juli 2025 Susut Rp 8.000 Per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini 29 Juli 2025 Susut Rp 8.000 Per Gram
Ekbis
Harga Emas Jatuh ke Titik Terendah Tiga Pekan, Tertekan Kuatnya Dollar AS
Harga Emas Jatuh ke Titik Terendah Tiga Pekan, Tertekan Kuatnya Dollar AS
Ekbis
Beli Energi dari AS Rp 244 Triliun, Impor Migas RI dari Timur Tengah Bakal Berkurang
Beli Energi dari AS Rp 244 Triliun, Impor Migas RI dari Timur Tengah Bakal Berkurang
Ekbis
Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru bagi Pedagang Online
Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru bagi Pedagang Online
Ekbis
Vale Indonesia (INCO) Pangkas Anggaran Investasi 3 Proyek Nikel Besar
Vale Indonesia (INCO) Pangkas Anggaran Investasi 3 Proyek Nikel Besar
Ekbis
Cara Cek Pencairan Bansos PKH BPNT 2025 di Aplikasi Resmi Kemensos
Cara Cek Pencairan Bansos PKH BPNT 2025 di Aplikasi Resmi Kemensos
Ekbis
Dana Desa Jadi Jaminan Kredit Kopdes Merah Putih, Risiko Gagal Bayar Tetap Ada
Dana Desa Jadi Jaminan Kredit Kopdes Merah Putih, Risiko Gagal Bayar Tetap Ada
Ekbis
Profil Kwik Kian Gie, Eks Menko Ekuin dan Ekonom Senior yang Meninggal di Usia 90 Tahun
Profil Kwik Kian Gie, Eks Menko Ekuin dan Ekonom Senior yang Meninggal di Usia 90 Tahun
Ekbis
Disuntik Pendanaan dari Pemerintah, Bank Dapat Berikan Pinjaman Bunga Rendah ke Kopdes Merah Putih
Disuntik Pendanaan dari Pemerintah, Bank Dapat Berikan Pinjaman Bunga Rendah ke Kopdes Merah Putih
Ekbis
IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam 9 Bulan Terakhir, Investor Diimbau Waspadai Aksi Ambil Untung
IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam 9 Bulan Terakhir, Investor Diimbau Waspadai Aksi Ambil Untung
Ekbis
IHSG Hari Ini Diproyeksikan Masih Menguat, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Selasa
IHSG Hari Ini Diproyeksikan Masih Menguat, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Selasa
Ekbis
Pendanaan Kopdes Merah Putih Tersendat di Permendes
Pendanaan Kopdes Merah Putih Tersendat di Permendes
Ekbis
Prabowo dan Anwar Ibrahim Bahas Perdagangan hingga Investasi RI-Malaysia Hari ini
Prabowo dan Anwar Ibrahim Bahas Perdagangan hingga Investasi RI-Malaysia Hari ini
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Profil Kwik Kian Gie, Ekonom Senior dan Menteri Era Gus Dur hingga Megawati
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau