Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani kepada Penerima Beasiswa LPDP: Anda Berutang kepada Negara...

Kompas.com - 30/09/2021, 07:34 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerima beasiswa LPDP berutang kepada negara. Sebab, penerima beasiswa ini menjadi kelompok elit yang menikmati dana APBN yang masuk dalam dana abadi pendidikan.

Karena berutang, bendahara negara ini meminta penerima beasiswa membalasnya dengan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Begitu pun memiliki tanggung jawab moral membangun negeri.

"Anda adalah penikmat anggaran belanja negara. Oleh karena itu, Anda berutang dengan negara kita. Utang enggak selalu dibaayar dengan uang, utang dibayar prestasi, reputasi, dan bahkan nanti kontribusinya terhadap republik indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara Pembekalan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI LPDP di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Siapkan Dana Abadi Pendidikan Rp 81,7 Triliun

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, penerima beasiswa LPDP memegang estafet tanggung jawab untuk terus memperjuangkan cita-cita bangsa saat merdeka baik suka maupun tidak suka.

Cita-cita tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Bahkan turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Coba bayangkan Anda punya paspor, punya KTP bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Sebuah negara yang diperjuangkan dengan enggak mudah, dengan cita-cita kecil, dan cita-cita luar biasa. Maka saya sampaikan, suka enggak suka, kalian akan memegang estafet tanggung jawab," ucap dia.

Baca juga: Hasil Timnas U23 Indonesia Vs Thailand: Garuda Muda ke Final Piala AFF U23 2025!

Lebih lanjut dia meminta, penerima beasiswa LPDP turut membantu Indonesia menjawab berbagai tantangan, termasuk membuat Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan kelas menengah atas (upper middle income).

Asal tahu saja, posisi Indonesia dari upper middle income kembali turun menjadi lower middle income karena pandemi Covid-19.

Saat ini bahkan pemerintah berupaya membebaskan Indonesia dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

"Artinya masih ada PR yang perlu dikejar menjadi negara advance. Banyak negara yang enggak bisa naik dari middle income ke higher income . Anda sebagai penerima privilage, the top of the top, tugas ini di pundak Anda," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Janji Bakal Kendalikan Lonjakan Utang Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
seharusnya ada skrening yang ketat dan pendidikan khusus belanegara seperti di akademi miiter. jangan ada model-model titipan #jernihberkomentar


Terkini Lainnya
Ubah Cara Kelola Uang: Ini 10 Prinsip Keuangan Robert Kiyosaki untuk Kelas Menengah
Ubah Cara Kelola Uang: Ini 10 Prinsip Keuangan Robert Kiyosaki untuk Kelas Menengah
Keuangan
BTPN Syariah Raup Laba Bersih Rp 644 Miliar Sepanjang Semester I 2025.
BTPN Syariah Raup Laba Bersih Rp 644 Miliar Sepanjang Semester I 2025.
Keuangan
Industri Media Indonesia Hadapi Era Ekosistem Multiplatform dan Disrupsi Digital
Industri Media Indonesia Hadapi Era Ekosistem Multiplatform dan Disrupsi Digital
Industri
Perusahaan Plastik Terbesar se-Asia Pasifik Segera Bangun Pabrik Rp 115 Miliar di Batang
Perusahaan Plastik Terbesar se-Asia Pasifik Segera Bangun Pabrik Rp 115 Miliar di Batang
Ekbis
Libur Nataru, Diskon Pesawat, Jalan Tol, dan Kereta Api Bakal Kembali Diberikan
Libur Nataru, Diskon Pesawat, Jalan Tol, dan Kereta Api Bakal Kembali Diberikan
Ekbis
Lewat Program Lisdes, PLN dan Kementerian ESDM Percepat Pemerataan Akses Listrik di Papua
Lewat Program Lisdes, PLN dan Kementerian ESDM Percepat Pemerataan Akses Listrik di Papua
Energi
Profil JTA Investree Doha, Perusahaan yang Tunjuk Buronan Adrian Gunadi Jadi CEO
Profil JTA Investree Doha, Perusahaan yang Tunjuk Buronan Adrian Gunadi Jadi CEO
Ekbis
Pemerintah Perlu Cermati Risiko Kredit Kopdes Merah Putih agar Tak Jadi Beban Keuangan
Pemerintah Perlu Cermati Risiko Kredit Kopdes Merah Putih agar Tak Jadi Beban Keuangan
Ekbis
Jual Bitcoin Terlalu Cepat, Tesla Rugi Potensi Cuan Rp 81 Triliun
Jual Bitcoin Terlalu Cepat, Tesla Rugi Potensi Cuan Rp 81 Triliun
Ekbis
Adrian Gunadi Jadi CEO di Qatar Meski Berstatus Buron Kasus Investree
Adrian Gunadi Jadi CEO di Qatar Meski Berstatus Buron Kasus Investree
Ekbis
Airlangga Sebut Konflik Thailand-Kamboja Belum Berdampak ke Perekonomian Indonesia
Airlangga Sebut Konflik Thailand-Kamboja Belum Berdampak ke Perekonomian Indonesia
Ekbis
HIPMI dan Pemprov Jakarta Godok Kolaboratif Fund, Legalitasnya Dikaji
HIPMI dan Pemprov Jakarta Godok Kolaboratif Fund, Legalitasnya Dikaji
Ekbis
Wamenaker: Ada Perusahaan yang Bakal Dicabut Izin Karena Langgar Aturan Penahanan Ijazah Karyawan
Wamenaker: Ada Perusahaan yang Bakal Dicabut Izin Karena Langgar Aturan Penahanan Ijazah Karyawan
Ekbis
East Ventures Sasar Investasi di Sektor Kesehatan, AI, Climate Tech, dan Consumer Tech
East Ventures Sasar Investasi di Sektor Kesehatan, AI, Climate Tech, dan Consumer Tech
Ekbis
Barang AS Bakal Bebas Bea Masuk, HIPMI Jaya Mulai Hitung Dampaknya
Barang AS Bakal Bebas Bea Masuk, HIPMI Jaya Mulai Hitung Dampaknya
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Reaksi Hamas Usai Perancis Umumkan Bakal Akui Palestina
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau