Kata Kementerian BUMN soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.

Baca juga: Jokowi Ralat Janjinya: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Boleh Pakai Duit APBN

Kementerian BUMN pun angkat suara terkait alasan perubahan ketentuan penggunaan dana untuk biaya proyek tersebut.

Salah satu alasannya adalah keuangan para pemegang saham proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang terimbas pandemi Covid-19.

Adapun penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang melibatkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero).

"Para pemegang sahamnya, seperti Wika (Wijaya Karya) itu terganggu cash flow-nya karena corona. Kita tahu, bahwa sekarang pembangunan-pembangunan BUMN Karya itu terhambat," ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Ia bilang, kondisi yang sama juga terjadi pada KAI yang saat ini memang pengguna kereta api tengah menurun seiring dengan pembatasan mobilitas. Penggunaan tol juga sedang turun yang berimbas pada kinerja Jasa Marga.

Menurut Arya, begitu pula yang terjadi pada kondisi keuangan PTPN. Seperti diketahui, PTPN sendiri baru-baru ini sedang melakukan restrukturisasi akibat utang yang menumpuk hingga Rp 43 Triliun.

"Hal itu membuat mereka tak bisa menyetorkan dananya sesuai dengan apa yang kemarin telah disiapkan pada planning awal tanpa corona," katanya.

Sementara, pemerintah ingin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai sejak pertengahan 2018 itu, bisa segera rampung. Proyek kereta cepat ini bahkan sudah dicanangkan sejak tahun 2015.

Pemerintah menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi secara komersial pada awal 2023 mendatang.

Menurut Arya, perkembangan terakhir pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah hampir mencapai 80 persen. Namun karena Indonesia mengalami pandemi, maka pembangunannya menjadi mandek, seiring dengan memburuknya kondisi keuangan para pemegang saham.

Baca juga: Penjelasan KCIC Soal Bengkaknya Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Nah problemnya adalah ini corona datang, dan kami ingin supaya pembangunan ini (selesai) tepat waktu, jangan tertunda. Tapi corona ini membuat ada beberapa hal yang menjadi agak terhambat," katanya.

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk bisa tetap melanjutkan pembangunannya adalah dengan mengalihkan pendanaan ke APBN.