Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom: Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Kompas.com - 16/05/2022, 13:13 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah India resmi melarang ekspor gandum sejak Sabtu (14/5/2022) kemarin lantaran terimbas gelombang panas yang membuat produksi gandum di India tersendat.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, dengan India larang ekspor gandum ini akan berisiko pada stabilitas pangan dalam negeri.

Dia membeberkan Indonesia setiap tahunnya mengimpor 11,7 gandum atau setara 3,45 miliar dollar AS. Tahun ini pun angka impor tersebut naik 31,6 persen dari tahun lalu.

Baca juga: Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

“Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larangan eskpor gandum sangat berisiko bagi stabilitas pangan dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (16/5/2022).

Lebih lanjut Bhima mengatakan, dengan India larang eskpor gandum juga akan berdampak pada harga di internasional yang sebelumnya telah naik 58,8 persen dalam setahun terakhir.

Apalgi inflasi yang mulai naik juga dikhawatirkan akan menambah garis kemiskinan. Karena itu, imbas inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.

“Contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum dan Indonesia tidak bisa produksi gandum. Banyak industri makanan dan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi,” kata Bhima.

Baca juga: Setelah RI Larang Ekspor CPO, Giliran India Kini Larang Ekspor Gandum

Selain itu, pelarangan ekspor gandum juga dinilai bisa mengancam pasokan global yang sebelumnya telah turun akibat invasi Rusia.

Hal tersebut tentu akan berimbas pada keberlanjutan usaha yang membutuhkan gandum. Karenanya, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum.

"Ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum juga berpotensi akan menyebabkan harga daging dan telur naik.

Oleh karena itu Bhima berharap agar pemerintah mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.

Para pengusaha di sektor makanan dan minuman, serta pelaku usaha ternak juga dinilai perlu berkoordinasi untuk mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah.

"Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di tanah air dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat," kata dia.

"Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Gandum dari Ukraina dan Rusia, Cek Datanya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com