W20 di Manokwari: Perempuan Pedesaan dan Penyandang Disabilitas Hadapi Tantangan Paling Besar
MANOKWARI, KOMPAS.com - Pertemuan Women20 (W20) di Manokwari, Papua Barat, pada 8-9 Juni 2022 menyoroti upaya mendorong perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas agar mereka bisa berpartisipasi dalam perekonomian.
Dalam acara tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Puspayoga membeberkan bahwa wanita merupakan sebagian besar orang miskin di dunia lantaran umumnya menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, dan bahkan kekerasan.
Masalah-masalah ini telah menyebabkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang tidak setara atas sumber daya bagi perempuan, yang menyebabkan potensi yang mereka miliki kurang dimanfaatkan.
Bintang menambahkan, saat ini tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 53,34 persen. Perempuan juga terkonsentrasi di sektor informal, yaitu 63,8 persen.
Baca juga: W20 di Manokwari Fokus Bahas Perempuan Pedesaan dan Difabel
Bintang menambahkan, situasi bagi perempuan yang terpinggirkan, terutama perempuan penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, jauh lebih buruk.
Mereka menghadapi tantangan yang cukup banyak, seperti kurangnya layanan dan infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan telah membuat akses ke informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal.
"Perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas. Mereka sering dipandang tidak berdaya, meskipun, sebaliknya, memiliki kekuatan dan potensi yang berharga seperti orang lain," kata Bintang, dalam keterangan pers W20 di Manokwari, Jumat (10/6/2022).
Baca juga: Di Hadapan Delegasi W20, Kapolda Papua Barat Mengaku Memperhatikan Kesetaraan Gender
Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah bekerja sama mengembangkan program “Perempuan dan Desa Ramah Anak/Kelurahan”.
Program ini untuk mengarusutamakan hak-hak perempuan dan anak-anak dari tingkat akar rumput. Melalui program ini, juga dipromosikan kewirausahaan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas.
Hingga saat ini, total ada 142 Desa Ramah Perempuan dan Anak di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia. Selain itu, 80 Desa/Kelurahan juga telah menginisiasi sendiri program ini.
"Kami juga berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat dan dapat ditindaklanjuti yang dapat dikemukakan dalam agenda pengarusutamaan G20," pungkas Bintang.
Baca juga: UMKM Bisa Dapat Modal Rp 300 Juta lewat W20 Sispreneur, Ini Cara Daftarnya
Kesimpulan pertemuan W20 di Manokwari
Chair W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi menyampaikan, W20 memiliki komitmen untuk menjadikan topik perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas sebagai topik yang sangat krusial untuk dibahas.
Hal itu demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi membangun ketahanan baik untuk Indonesia dan untuk negara G20 lainnya. "Kami berkomitmen untuk mendorong topik rekomendasi ini ke deklarasi pemimpin G20," kata Uli.
Dalam penyampaian kesimpulan pertemuan W20 Presidensi Indonesia yang keempat ini, Co-Chair W20 Indonesia Dian Siswarini, mengatakan, ada banyak tantangan yang dihadapi perempuan yang menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian.
"Terutama, mereka yang memiliki disabilitas dan di daerah pedesaan di bawah pandemi Covid-19, dan hambatan bagi mereka untuk memasuki pasar tenaga kerja," kata Dian Siswarini.
Untuk itu, para pemimpin G20 harus segera mengambil tindakan sebagai berikut.
