Pemerintah Luncurkan Panduan Instrumen Pendanaan Biru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta pemangku kepentingan lainnya, meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Peluncuran panduan tersebut untuk mempercepat dan mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta dalam rangka mengejar pencapaian target SDG’s pada tujuan 14 (kehidupan di bawah laut), dan tujuan 13 (perubahan iklim).

Maka perlu dilakukan suatu transformasi ekonomi melalui inisiatif sektor biru yang didukung oleh pendanaan biru berkelanjutan.

Baca juga: Jangan Khawatir Fitur QRku BCA Dihapus, Nasabah Masih Bisa Pakai Fitur Ini

"Kami menyadari kebijakan keberpihakan diperlukan karena tantangan pendanaan di masa depan akan semakin berat. Karena itu langkah awal kita adalah memantapkan upaya pembangunan ekonomi biru dengan mempersiapkan landasan yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia ke depan," tutur Menteri PPN Suharso Monoarfa, saat membuka Seminar Nasional Pendanaan Biru.

Menurutnya, dokumen Panduan Penyusunan Pendanaan Biru ini akan sangat membantu pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan instrumen pendanaan yang tepat untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi biru berkelanjutan.

Suharso lebih lanjut menyebutkan, saat ini telah ada instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021, yang berhasil mengumpulkan hingga 500 juta euro dan juga penerbitan obligasi Green Sukuk senilai 1,2 miliar dollar AS pada 2018.

Baca juga: PLN Resmi Operasikan PLTG Relokasi dari Grati ke Bali

Dana ini telah membiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, namun belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

"Harapannya melalui pendanaan biru ini nanti bisa dikembangkan berbagai instrumen pendanaan inovatif yang bisa menyempurnakan berbagai instrumen yang telah ada saat ini," kata dia.

Suharso meyakini suksesnya SDGs Bond atau Green Sukuk yang pernah dilakukan sebelumnya akan semakin menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu-isu lingkungan hidup, baik di darat dan laut serta pengembangan mekanisme pendanaannya yang inovatif dan berkelanjutan.

"Instrumen yang tengah kita konkretkan panduannya ini, kami harapkan akan menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi gap pendanaan disektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang guna mencapai target pembangunan dalam kerangka SDGs dan Blue Economy," ucap Suharso.

Baca juga: Nelayan Tambak Lorok Sulit dapat Solar, Erick Thohir Minta Pertamina Bangun Pertashop