Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkuat Konektivitas Transportasi Laut, Kemenhub Siapkan Rp 119 Triliun

Kompas.com - 19/01/2023, 14:39 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendorong penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk peningkatan sektor transportasi laut. Pada tahun ini dialokasikan Rp 119 miliar untuk DAK transportasi perairan.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengatakan, penggunaan dana DAK tersebut tersebar pada 20 pelabuhan di 12 kota/kabupaten dan 3 provinsi. Penetapan penggunaan DAK itu telah melalui tahap penilaian awal, sinkronisasi dan harmonisasi, dan rencana kegiatan.

"Kegiatan DAK di tahun 2023 ini masih berfokus pada kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, sesuai arahan dan ketentuan dari Kementerian PPN/Bappenas," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (19/1/2023).

Baca juga: India dan Arab Saudi Minat Kembangkan Bandara Kertajati, Kemenhub Pararel Benahi Infrastukturnya

Menurut dia, DAK bidang transportasi perairan memiliki peranan penting sebagai instrumen pendukung untuk mencapai peningkatan rasio konektivitas pada sektor transportasi laut secara nasional. Oleh sebab itu, penggunaannya harus optimal.

Pada 2022, pemerintah menetapkan anggaran DAK transportasi perairan sebesar Rp 81,5 miliar. Tercatat, rata-rata realisasi fisik sebesar dari penggunaa DAK tersebut sebesar 88,8 persen dan realisasi keuangan pada sub sektor perhubungan laut sebesar 82 persen.

Pengunaan DAK tahun lalu itu berfokus pada 6 provinsi, yang dalam pelaksanannya telah dilakukan di 19 lokasi pelabuhan yang tersebar di 13 kabupaten/kota dan 1 provinsi.

Arif pun mengapresiasi pemerintah daerah yang penggunaan DAK-ny telah menyelesaikan target fisik mencapai 100 persen pembangunan, khususnya pada daerah dengan kompleksitas jenis pekerjaan yang cukup tinggi.

Baca juga: Rencana LRT Berikutnya, Bakal Lewati Palmerah, Grogol, hingga Bogor

Ketiga pemda yang mendapat apresiasi berupa penghargaan dari Kemenhub itu yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Dia menambahkan, untuk pemda yang sampai dengan saat ini masih belum menyelesaikan target 100 persen dari penggunaan DAK-nya, baik fisik maupun keuangan, diminta untuk segera melakukan percepatan penyelesaian.

"Diharapkan pemda dapat terus melakukan percepatan penyelesaian, koordinasi dengan unit keuangan di masing-masing pemda dalam rangka proses pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan pemberlakuan denda/penalti dan aktif mengkomunikasikan perkembangan dengan kementerian pusat terkait,” kata Arif.

Baca juga: Soal Tarif KRL untuk Orang Kaya Kapan Berlaku, Kemenhub: Masih Didiskusikan

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pendapatan Naik, Rugi GoTo Turun 74 Persen Jadi Rp 742 Miliar di Semester I-2025
Pendapatan Naik, Rugi GoTo Turun 74 Persen Jadi Rp 742 Miliar di Semester I-2025
Cuan
Bantah Perombakan Direksi KAI Buntut Kecelakaan Kereta, Menhub: Hak dan Kewenangan Danantara
Bantah Perombakan Direksi KAI Buntut Kecelakaan Kereta, Menhub: Hak dan Kewenangan Danantara
Ekbis
Luhut dan Sri Mulyani Prediksi Anggaran MBG 2026 Bakal Tembus Rp 300 T
Luhut dan Sri Mulyani Prediksi Anggaran MBG 2026 Bakal Tembus Rp 300 T
Ekbis
CMNP Resmi Gugat Hary Tanoe, Tuntut Ganti Rugi Rp 119 Triliun
CMNP Resmi Gugat Hary Tanoe, Tuntut Ganti Rugi Rp 119 Triliun
Ekbis
Menhub Tegaskan Pergantian Direksi KAI Tak Terkait Lonjakan Kecelakaan Kereta
Menhub Tegaskan Pergantian Direksi KAI Tak Terkait Lonjakan Kecelakaan Kereta
Ekbis
Ma'ruf Amin Tagih Janji Prabowo soal Badan Ekonomi Syariah
Ma'ruf Amin Tagih Janji Prabowo soal Badan Ekonomi Syariah
Syariah
Asuransi Jiwa Syariah Bisa Jadi Solusi Persiapan Masa Depan Anak
Asuransi Jiwa Syariah Bisa Jadi Solusi Persiapan Masa Depan Anak
Syariah
DPR Desak Pemerintah Tertibkan Mafia Impor Gula Rafinasi
DPR Desak Pemerintah Tertibkan Mafia Impor Gula Rafinasi
Ekbis
Dirut Bulog Ungkap Alasan Masih Rendahnya Penyaluran Beras SPHP
Dirut Bulog Ungkap Alasan Masih Rendahnya Penyaluran Beras SPHP
Ekbis
Kepala BGN Targetkan Serapan Anggaran MBG Capai Rp 11 Triliun hingga Akhir Agustus
Kepala BGN Targetkan Serapan Anggaran MBG Capai Rp 11 Triliun hingga Akhir Agustus
Ekbis
Samakan dengan Zakat, Sri Mulyani: Pajak Kembali ke yang Membutuhkan...
Samakan dengan Zakat, Sri Mulyani: Pajak Kembali ke yang Membutuhkan...
Ekbis
OJK Terbitkan Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan AKD, Simak Poin-poinnya
OJK Terbitkan Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan AKD, Simak Poin-poinnya
Cuan
Saham Global Pecah Rekor, Dollar AS Melemah Usai Data Inflasi Dianggap Moderat
Saham Global Pecah Rekor, Dollar AS Melemah Usai Data Inflasi Dianggap Moderat
Ekbis
Beras Langka di Ritel Modern, Mentan: Konsumen Lari ke Pasar Tradisional
Beras Langka di Ritel Modern, Mentan: Konsumen Lari ke Pasar Tradisional
Ekbis
9,5 Ton Pala Maluku Tembus Belanda, Petani Bidik Harga Lebih Tinggi
9,5 Ton Pala Maluku Tembus Belanda, Petani Bidik Harga Lebih Tinggi
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau