Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha
CIKARANG, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bisa menghadapi tantangan ekonomi pada 2023. Pemerintah pun memberikan sejumlah insentif untuk dunia usaha guna menjaga momentum pemulihan.
Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang pada Jumat (27/1/2022). Sri Mulyani berdialog dengan para pelaku usaha di wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta, serta meninjau Cikarang Dry Port (CDP).
Ia menuturkan, Indonesia telah pandemi Covid-19 dengan sangat baik sehingga kinerja perekonomian tetap terjaga positif. Sepanjang tiga kuartal pada 2022, pertumbuhan ekonomi RI terjaga di kisaran 5 persen dan diyakini berlanjut ke kuartal IV-2023.
Meski demikian, diakui Sri Mulyani, tantangan ekonomi akan tetap belanjut pada 2023, tetapi telah bergeser dari sebelumnya risiko kesehatan akibat pandemi menjadi risiko finansial dan geopolitik.
Baca juga: Pengusaha Waswas di Tahun Politik, Sri Mulyani: Tak Perlu Khawatir
Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, serta pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi.
"2023 memang merupakan tahun yang akan muncul ketidakpastian, downside risk-nya masih sangat besar, tapi kita tidak boleh putus harapan," ujar Sri Mulyani.
Menurut dia, untuk mampu melewati ancaman krisis global di tahun ini, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Dari sisi pemerintah, melalui Bea Cukai akan terus mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri.
Upaya pemberian fasilitas bagi pelaku usaha setidaknya tercermin dari survei evaluatif Bea Cukai yang menunjukkan kondisi perusahaan KB dan KITE pada 2021 yang menunjukkan hasil positif. Kondisi diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi ancaman krisis pada tahun ini.
Hasil survei menunjukkan, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1 persen dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3 persen. Dari sisi investasi, terjadi penambahan investasi sebesar Rp 103 milliar pada perusahaan KB dan Rp 30,59 milliar pada perusahaan KITE.
Sementara untuk indirect economic activity, pada 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional.
Baca juga: Negara Mau Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani Siap Lapor DPR
Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78 persen), sektor perdagangan (165,32 persen), makanan (173,62 persen), dan transportasi (128,52 persen). Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52 persen) disusul transportasi (55,58 persen), perdagangan (35,04 persen), dan akomodasi (24,64 persen).
"Survei tersebut untuk memberikan masukan kepada kita mengenai bagaimana kita harus terus bekerja sama dengan pengelola kawasan maupun perusahaan untuk makin meningkatkan competitiveness dari perekonomian Indonesia," papar Sri Mulyani.
Bendahara negara itu pun meminta jajarannya untuk terus melihat dan mengevaluasi pelayanan serta pendekatan dengan para pengusaha agar berjalan dengan baik dan proper, juga tak ada unsur korupsi.
