Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Akui Tidak Mudah Rumuskan Program Kartu Prakerja Saat Pandemi

Kompas.com - 01/03/2023, 22:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Wakil Ketua Komisi Cipta Kerja Moeldoko mengatakan, kunci perubahan pelayanan publik ada dua, yakni melalui peningkatan platform digital dan mengubah mental model lama.

Dengan digital, semua proses pelayanan bisa berlangsung secara cepat dan transparan. Selain itu, perubahan juga harus dilakukan dengan menggempur budaya kerja lama diganti model-model baru. Hal itu dia kemukakan saat berdiskusi dengan pimpinan dan staf Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, pada Selasa (28/2/2023).

Menurut Moeldoko, mendesain program Kartu Prakerja ini tidak mudah, terutama merumuskan antara bentuk ideal versus realita di lapangan. Apalagi kemudian datang Covid-19, membuat perencanaan itu mengalami banyak perubahan.

"Kartu Prakerja lalu berubah jadi semi bansos dari 2020 hingga 2022. Di sinilah hebatnya PMO Kartu Prakerja yang bisa menjabarkan keinginan Presiden Jokowi dalam skenario bansos. Dan kini sudah masuk kembali ke skema normal sesuai visi awalnya," ujar Moeldoko dikutip dari keterangan tertulis Prakerja.

Baca juga: Masih Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 48

Menurut Moeldoko, ibarat perang, rencana besar bisa berubah di tengah jalan. Bukan karena peran intelijen tidak kuat, tapi musuh bergerak cepat.

"Pada keadaan seperti ini diperlukan ‘kirpat’ atau berpikir cepat kemampuan untuk membuat perkiraan cepat dari sisi komandan. Harus berhitung dengan risiko," ujar mantan Panglima TNI periode 2013-2015 ini.

Situasi Covid-19 itu kemudian memunculkan skenario-skenario baru yang ternyata dapat dilewati program Prakerja dengan baik.

Terutama terkait perubahan dan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaannya, serta, mengubah mental lama menjadi pola kerja baru di program yang berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian ini.

Baca juga: Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Terbukti, survei Poltracking menyatakan Prakerja sebagai program pemerintah nomor empat yang paling dirasa manfaatnya oleh masyarakat.

Tiga program lain yang ada di urutan teratas yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan pembangunan jalan tol. "Masuknya Prakerja di urutan keempat adalah inovasi paten, mengingat usia program ini yang masih baru," ucap Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari berharap dukungan Moeldoko agar Prakerja bisa menjadi trendsetter bagi program pemerintah berskala besar dari kementerian dan lembaga lain.

"Misalnya, dalam mendesain situs program. Prakerja menunjukkan bahwa bukan hal tabu menampilkan website yang user friendly dan penggunaan bahasa yang juga sederhana bagi penggunanya sehingga mudah dipahami oleh peserta," kata Denni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kinerja Anak Usaha KRAS Terdongkrak Penjualan Lahan Industri
Kinerja Anak Usaha KRAS Terdongkrak Penjualan Lahan Industri
Industri
Saham Nvidia Cetak Rekor, Kekayaan Jensen Huang Naik Rp 82 Triliun
Saham Nvidia Cetak Rekor, Kekayaan Jensen Huang Naik Rp 82 Triliun
Ekbis
Bukan Pajak Baru, Apindo Dukung Aturan E-commerce Jadi Pemungut PPh Final UMKM
Bukan Pajak Baru, Apindo Dukung Aturan E-commerce Jadi Pemungut PPh Final UMKM
Ekbis
BI: Keuangan Syariah Lebih Tahan Krisis karena Punya Underlying Asset
BI: Keuangan Syariah Lebih Tahan Krisis karena Punya Underlying Asset
Syariah
Pertamina Hulu Rokan Jadi Tulang Punggung Migas Nasional 2024
Pertamina Hulu Rokan Jadi Tulang Punggung Migas Nasional 2024
Energi
Tak Hanya Pelaut, Klinik BKKP Kemenhub Kini Layani Masyarakat Umum
Tak Hanya Pelaut, Klinik BKKP Kemenhub Kini Layani Masyarakat Umum
Ekbis
Cara Cek Validasi BSU 2025 di bsu.kemnaker.go.id, Cukup Pakai NIK
Cara Cek Validasi BSU 2025 di bsu.kemnaker.go.id, Cukup Pakai NIK
Ekbis
Dukung Peningkatan Kualitas hingga Akses Pasar Digital, Peruri Antar Dua UMKM Raih Penghargaan
Dukung Peningkatan Kualitas hingga Akses Pasar Digital, Peruri Antar Dua UMKM Raih Penghargaan
Ekbis
Bos BSI: Ekonomi Syariah Harus Jadi Arus Utama Pembangunan Ekonomi
Bos BSI: Ekonomi Syariah Harus Jadi Arus Utama Pembangunan Ekonomi
Ekbis
Taksi Terbang Belum Jadi Solusi Kemacetan Jakarta, Menhub Sebut Masih Mahal
Taksi Terbang Belum Jadi Solusi Kemacetan Jakarta, Menhub Sebut Masih Mahal
Ekbis
Titik Terang Pembentukan Satgas PHK Juli 2025, Bermula dari Usulan Buruh...
Titik Terang Pembentukan Satgas PHK Juli 2025, Bermula dari Usulan Buruh...
Ekbis
Pesawat Jemaah Haji 2 Kali Diancam Teror Bom, Menhub: Meski Hoaks Tetap Dilacak
Pesawat Jemaah Haji 2 Kali Diancam Teror Bom, Menhub: Meski Hoaks Tetap Dilacak
Ekbis
Pendapatan Fore Coffee (FORE) Rp 1,04 Triliun pada 2024, Bidik Peningkatan Tahun Ini
Pendapatan Fore Coffee (FORE) Rp 1,04 Triliun pada 2024, Bidik Peningkatan Tahun Ini
Ekbis
Investasi Hijau Mengalir ke Jateng, Potensi Rp 132 Triliun Menanti
Investasi Hijau Mengalir ke Jateng, Potensi Rp 132 Triliun Menanti
Energi
Danantara Indonesia Incar Investasi di Industri K-Pop dan Drama Korea
Danantara Indonesia Incar Investasi di Industri K-Pop dan Drama Korea
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau