Erick Thohir Copot Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi. Adapun pencopotan tersebut merupakan buntut dari kebakaran Depo BBM Pertamina Plumpang, Jumat pekan lalu.

Rencana pencopotan ini sebelumnya sempat dilontarkan Menteri BUMN Erick Thohir, tetapi ia enggan merinci lebih lanjut. Menegaskan pernyataan Erick, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan pencopotan salah satu direksi PT Pertamina, yakni Dedi Sunardi.

“Pak Dedi Sunardi yang digantikan sebagai Direktur Penunjang Bisnis. Sementara ditugaskan kepada Pak Erry Widiastono,” kata Pahala saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Profil Dedi Sunardi, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang Dicopot Erick Thohir

Pahala mengatakan, saat ini jabatan untuk posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina akan digantikan sementara kepada Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono.

Saat mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Erick sempat menyebut rencana pencopotan direksi Pertamina jika memang diperlukan. Pencopotan direksi Pertamina yang dinilai tidak bekerja dengan baik juga pernah ia lakukan sebelumnya.

Trump Desak RI Beri Kepastian soal Transfer Data Pribadi ke AS

Artikel Kompas.id

"Direksi Pertamina kan pernah saya copot, tapi kalau perlu saya copot lagi, ya saya copot lagi,” kata Erick.

Baca juga: Soal Relokasi Depo Pertamina Pelumpang, Erick Thohir: Nanti Sore Kami Rapat

Erick juga meminta semua BUMN untuk segera membentuk tim manajemen risiko bisnis. Hal ini dinilai penting sebagai mitigasi atas kejadian atau hal yang tidak diinginkan, contohnya insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

“Saya minta untuk seluruh BUMN seluruhnya harus membentuk tim risiko bisnis, enggak cuma keuangan, tapi seluruh operasional. Saya akan review. Saya akan investigasi, apakah ada perbaikan," tegas Erick.

Baca juga: Soal Relokasi Warga atau Depo Plumpang, Pemprov DKI Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat