Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Gaji PNS Diumumkan Jokowi pada 16 Agustus

Kompas.com - 31/05/2023, 10:04 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan rencana kebijakan naiknya gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 sedang digodok oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Kenaikan gaji PNS insya Allah sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau sedang mempertimbangkan,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta dilansir dari Antara, Rabu (31/5/2023).

Ia mengatakan keputusan soal gaji PNS naik akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada saat pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pada sidang paripurna.

Sidang paripurna rencananya akan digelar pada 16 Agustus 2023 atau sehari sebelum perayaan Kemerdekaan RI.

Baca juga: Menpan-RB Kritik Tukin PNS: Kerjanya Malas atau Rajin Dapatnya Sama

Terkait skema kenaikan gaji, Sri Mulyani menjelaskan Kementerian Keuangan masih mendiskusikan hal tersebut. Saat ini, Kementerian Keuangan belum bisa merinci besaran kenaikan gaji PNS.

“Kementerian Keuangan melihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah mengajukan usulan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Lengkap Tabel Gaji PNS Golongan I sampai IV, Plus Semua Tunjangannya

Usulan kenaikan gaji PNS mempertimbangkan rumusan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi para PNS. Anas menjelaskan pemberian tukin saat ini dipukul rata pada seluruh PNS.

Menurut dia, skema tersebut membuat PNS merasa tukin menjadi hak sehingga kinerja mereka tidak berkembang.

Pada skema baru nantinya, lanjut Anas, tukin bagi tiap PNS tidak akan setara meski dalam satu institusi. Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya kenaikan gaji bagi PNS.

Meski begitu, ia mengaku pembahasan mengenai rumusan kenaikan gaji bersama Kemenkeu terbilang cukup rumit dan memakan waktu.

Baca juga: Luhut: Bertahun-tahun Kita Ekspor LNG, Ternyata Kita Butuh

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Update dari Prabowo: Danantara Sudah Punya Aset Rp 16.310 Triliun
Update dari Prabowo: Danantara Sudah Punya Aset Rp 16.310 Triliun
Ekbis
 Rosan: Realisasi Investasi Semester I 2025 Capai Rp 950 Triliun
Rosan: Realisasi Investasi Semester I 2025 Capai Rp 950 Triliun
Ekbis
Low Yi Ngo dan Elaine Low, Dua Anak Penerus Bisnis Low Tuck Kwong
Low Yi Ngo dan Elaine Low, Dua Anak Penerus Bisnis Low Tuck Kwong
Ekbis
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Ekbis
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Keuangan
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Keuangan
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
Industri
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Ekbis
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Ekbis
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
Keuangan
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Ekbis
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
Keuangan
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Ekbis
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Industri
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Industri
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau