Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Curiga Ada Mafia Impor Bawang Putih yang Raup Rp 1,5 Triliun

Kompas.com - 07/06/2023, 13:06 WIB
Yoga Sukmana

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menduga ada mafia dalam proses impor bawang putih. Mufti mengatakan, sebanyak 163 importir telah menerima Rekomendasi Impor Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian pada Februari 2023. Namun hingga kini yang Kementerian Perdagangan baru mengeluarkan 35 Surat Persetujuan Impor (SPI).

Kemudian kata dia, importir yang belum menerima SPI diminta untuk membayar Rp 3.000-Rp 4.000 per kilogram oleh mafia agar mendapatkan SPI.

"Kalau kita total dalam satu tahun ada 500.000 ton impor bawang putih berarti ada sekitar Rp 1,5 triliun uang yang dinikmati oleh mafia impor bawang putih," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Kepala Bapanas Ungkap Kenaikan Harga Bawang Putih Akibat Harga di China Mahal

Mufti menyayangkan adanya mafia impor bawang putih ini. Bahkan menurut dia belakangan ini banyak mafia yang terang-terangan menawarkan bantuan dan meminta bayaran untuk izin impor.

"Seminggu terakhir pun jadi terang-terangan. Banyak SMS menawarkan kepada importir itu bahwa ini dari KSP, ini dari dari Incopol, dari ini dari itu, pokoknya kalian bayar Rp 3.000 kita akan keluarkan izin impor itu," kata Mufti.

Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membuat tim khusus dalam memberantas mafia impor bawang putih.

Baca juga: BPS Ungkap Alasan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih Naik


Merespons hal ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan menindaklanjuti keluhan importir bawang putih yang kesulitan mendapatkan impor. Tetapi dia memastikan bahwa jajaran Kemendag tidak ada yang meminta bayaran terkait penerbitan SPI bawang putih.

"Kalau ada isu (bayar) Rp 2.000, Rp 3.000 laporkan pak ada badan hukum. Saya jamin anak buah saya enggak ada main-main gitu. Tapi kalau ada laporkan saja," kata Zulhas.

Sebelumnya, Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh Surat Izin Impor (SPI) bawang putih dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca juga: Bawang Putih, Si Bumbu Dapur yang Paling Doyan Diimpor Indonesia

Ketua Umum Pusbarindo, Reinhart Antonius Batubara, menyatakan bahwa sejak awal tahun ini hanya 37 perusahaan yang berhasil memperoleh SPI, dengan total impor sebanyak 170.000 ton.

Padahal, Pusbarindo telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi untuk memperoleh SPI Bawang Putih. Namun, hingga saat ini, SPI tersebut belum juga diterbitkan, sehingga mereka tidak dapat melakukan impor.

Reinhart juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan tiga surat kepada Kemendag untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah ini. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan yang jelas mengenai perizinan impor ini.

"Bulan Maret dan April kami telah mengirimkan surat, dengan salinan yang juga dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan agar kami dapat menyampaikan keluhan kepada anggota," tutup Reinhart. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati)

Baca juga: Stok Bawang Putih Aman, Bapanas Minta Masyarakat Tak Khawatir

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: DPR Menduga Ada Mafia Dalam Pelaksanaan Impor Bawang Putih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
jika memang dpr ada bukti sms, kenapa hanya ngomong saja. jika memang sudah ada bukti,dpr sebagai yg terhormat mestinya sudah bisa mengambil langkah yg akan di lakukan. namun jika hanya diduga itu hanta memperkeruh keadaan saja. #jernihberkomentar


Terkini Lainnya
Update dari Prabowo: Danantara Sudah Punya Aset Rp 16.310 Triliun
Update dari Prabowo: Danantara Sudah Punya Aset Rp 16.310 Triliun
Ekbis
 Rosan: Realisasi Investasi Semester I 2025 Capai Rp 950 Triliun
Rosan: Realisasi Investasi Semester I 2025 Capai Rp 950 Triliun
Ekbis
Low Yi Ngo dan Elaine Low, Dua Anak Penerus Bisnis Low Tuck Kwong
Low Yi Ngo dan Elaine Low, Dua Anak Penerus Bisnis Low Tuck Kwong
Ekbis
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Kemenaker: 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK pada Januari-Juni 2025
Ekbis
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Bank Jakarta Dukung Digitalisasi Pasar di Jakarta, Ini yang Dilakukan
Keuangan
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Dana Kelolaan Nasabah Kaya Bank DBS Indonesia Tumbuh 17,8 Persen
Keuangan
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Tak Matikan Industri Hasil Tembakau
Industri
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Mendag Ingin Kebijakan Perdagangan RI Didasari Riset Berkualitas Tinggi
Ekbis
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Ekbis
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
BI Harap Perbankan Cepat Respons Penurunan BI Rate, tapi...
Keuangan
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Pupuk Indonesia Dukung Peningkatan Aspek Legal dan SDM Kopdes Merah Putih
Ekbis
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
DPR Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Regulasi Koperasi Merah Putih
Keuangan
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Kadin Sorot Pentingnya Peran Dubes
Ekbis
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Apindo Usulkan Pemerintah Beri Insentif ke Industri Padat Karya
Industri
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Penggunaan Produk Dalam Negeri Belum Optimal, Kemenperin Bakal Sederhanakan Perhitungan TKDN
Industri
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau