Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Persiapkan Kepindahan ASN Kemenko Perekonomian ke IKN

Kompas.com - 03/08/2023, 19:40 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan akan mulai terlaksana pada 2024.

Adapun ASN kementerian yang akan pindah pertama ke IKN adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"ASN salah satu yang pertama (pindah ke IKN) dari Kantor Menko (Perekonomian) kami sudah persiapkan sama Kemenpan-RB. Jadi kami akan ngopi bersama," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Menteri PUPR: Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN Akan Selesai Juli 2024

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan terdapat 16.000 pegawai pemerintahan yang dipersiapkan untuk pindah ke IKN. Pegawai itu terdiri dari 11.000 ASN, dan 6.000 anggota TNI serta Polri.

"Persiapannya sudah 90 persen, sambil kita menunggu berapa rumah di sana yang dipersiapkan. Bapak Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus dan kita terus exercise terhadap mana saja yang akan pindah, termasuk siapa saja," ujar Anas.

Selain itu, Anas menjelaskan, untuk jabatan Eselon II khusus penempatan di IKN nantinya bisa diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Basuki Hadimuljono: Insya Allah, Saya Akan Jadi Menteri Pertama yang Tinggal di IKN

"Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk mempersiapkan IKN dan kebutuhan tertentu di UU ASN telah dibuka kemungkinan untuk Eselon II bisa diisi oleh PPPK, tetapi masih terbatas untuk pemerintah pusat dan IKN-nya. Sehingga tenaga-tenaga yang diperlukan di Eselon II dalam rangka percepatan telah diantisipasi di UU ASN," pungkasnya.

Progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dik IKN Kalimantan Timur telah mencapai 29,02 persen per 11 Mei 2023.

KIPP IKN memiliki luas 6.671 hektar yang di dalamnya terdapat kawasan istana presiden, perkantoran kementerian, hingga perumahan menteri.

Baca juga: Menko Airlangga Bertemu Tony Blair, Bahas Perkembangan AI hingga IKN

"Jadi secara keseluruhan sampai kemarin (11 Mei 2023) itu progresnya kira-kira 29 persen," ujarnya dalam pemberitaan Kompas.com, Jumat (19/5/2023).

Dia merincikan progres pembangunan istana negara dan lapangan upacara mencapai 11,91 persen, kantor presiden mencapai 12,05 persen, serta sekretariat presiden dan bangunan pendukung mencapai 14,11 persen.

Sementara itu, kantor Kemenko terdiri dari 4 perkantoran progres pembangunannya sudah mencapai 3,08 persen untuk Kemenko 1, 1,95 persen untuk Kemenko 3, dan 3,93 persen untuk Kemenko 4.

Baca juga: Bahlil: Investasi di IKN Berjalan Baik, Enggak Ada Persoalan

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Komentar
jangan tergesa gesa pindahkan ibu kota harus dipersiapkan matang jangan main paksa pakai kekuasaan


Terkini Lainnya
Harga Bitcoin Sentuh 122.000 Dollar AS, Ethereum Intip Rekor Tertinggi
Harga Bitcoin Sentuh 122.000 Dollar AS, Ethereum Intip Rekor Tertinggi
Cuan
Desak Bank Sentral AS Turunkan Suku Bunga, Trump Ancam Gugat Ketua The Fed
Desak Bank Sentral AS Turunkan Suku Bunga, Trump Ancam Gugat Ketua The Fed
Keuangan
Pendapatan Naik, Rugi GoTo Turun 74 Persen Jadi Rp 742 Miliar di Semester I-2025
Pendapatan Naik, Rugi GoTo Turun 74 Persen Jadi Rp 742 Miliar di Semester I-2025
Cuan
Bantah Perombakan Direksi KAI Buntut Kecelakaan Kereta, Menhub: Hak dan Kewenangan Danantara
Bantah Perombakan Direksi KAI Buntut Kecelakaan Kereta, Menhub: Hak dan Kewenangan Danantara
Ekbis
Luhut dan Sri Mulyani Prediksi Anggaran MBG 2026 Bakal Tembus Rp 300 T
Luhut dan Sri Mulyani Prediksi Anggaran MBG 2026 Bakal Tembus Rp 300 T
Ekbis
CMNP Resmi Gugat Hary Tanoe, Tuntut Ganti Rugi Rp 119 Triliun
CMNP Resmi Gugat Hary Tanoe, Tuntut Ganti Rugi Rp 119 Triliun
Ekbis
Menhub Tegaskan Pergantian Direksi KAI Tak Terkait Lonjakan Kecelakaan Kereta
Menhub Tegaskan Pergantian Direksi KAI Tak Terkait Lonjakan Kecelakaan Kereta
Ekbis
Ma'ruf Amin Tagih Janji Prabowo soal Badan Ekonomi Syariah
Ma'ruf Amin Tagih Janji Prabowo soal Badan Ekonomi Syariah
Syariah
Asuransi Jiwa Syariah Bisa Jadi Solusi Persiapan Masa Depan Anak
Asuransi Jiwa Syariah Bisa Jadi Solusi Persiapan Masa Depan Anak
Syariah
DPR Desak Pemerintah Tertibkan Mafia Impor Gula Rafinasi
DPR Desak Pemerintah Tertibkan Mafia Impor Gula Rafinasi
Ekbis
Dirut Bulog Ungkap Alasan Masih Rendahnya Penyaluran Beras SPHP
Dirut Bulog Ungkap Alasan Masih Rendahnya Penyaluran Beras SPHP
Ekbis
Kepala BGN Targetkan Serapan Anggaran MBG Capai Rp 11 Triliun hingga Akhir Agustus
Kepala BGN Targetkan Serapan Anggaran MBG Capai Rp 11 Triliun hingga Akhir Agustus
Ekbis
Samakan dengan Zakat, Sri Mulyani: Pajak Kembali ke yang Membutuhkan...
Samakan dengan Zakat, Sri Mulyani: Pajak Kembali ke yang Membutuhkan...
Ekbis
OJK Terbitkan Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan AKD, Simak Poin-poinnya
OJK Terbitkan Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan AKD, Simak Poin-poinnya
Cuan
Saham Global Pecah Rekor, Dollar AS Melemah Usai Data Inflasi Dianggap Moderat
Saham Global Pecah Rekor, Dollar AS Melemah Usai Data Inflasi Dianggap Moderat
Ekbis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau