KETIKA Indonesia bersiap menghadapi pesta demokrasi 2024, masyarakat dan dunia usaha di seluruh negeri memperhatikan potensi dampaknya, khususnya kelanjutan program ekonomi dan investasi.
Pertanyaannya, apakah perubahan pemimpin politik tersebut akan berdampak signifikan terhadap prospek bisnis dan investasi?
Memahami dampak pemilu ini penting bagi para pemimpin bisnis yang ingin menavigasi lingkungan politik yang terus berkembang dan memanfaatkan peluang sambil memitigasi potensi tantangan dalam pasar Indonesia yang dinamis.
Lanskap politik di Indonesia berada di titik puncak perubahan signifikan menjelang tahun 2024. Negara ini akan menyelenggarakan pemilu gabungan untuk pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk pertama kalinya pada tahun yang sama.
Pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 akan mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.
Apabila Pemilu Presiden terjadi putaran kedua, maka akan dijadwalkan pada Rabu, 26 Juni 2024.
Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024, untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia.
Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang berhasil menyelenggarakan lima pemilihan presiden langsung.
Rekam jejak ini cukup menunjukkan kemampuan Indonesia menjaga stabilitas politik dan sosial selama pemilu, serta meyakinkan investor mengenai keamanan dan keselamatan selama proses pemilu.
Warisan kebijakan
Meskipun pemerintah Indonesia masih optimistis terhadap iklim investasi pada 2024, investor mempertanyakan program para capres terhadap beberapa warisan kebijakan Presiden Joko Widodo, misalnya proyek-proyek strategis nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Investasi yang tergolong proyek strategi nasional menjadi sorotan para capres mengenai beban yang harus ditanggung kedepannya.
Proyek yang menjadi sorotan adalah Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodetabek, Bandara Kertajaya, jalan Tol di luar Jawa dan lainnya.
Demikian juga mengenai program kontroversial “Hilirisasi” sektor pertambangan atau kemandirian pangan.
Pertanyaannya lebih kepada bagaimana beban-beban keuangan dan investasi proyek-proyek tersebut dapat ditanggulangi dan apakah akan menjadi beban fiskal di kemudian hari?
Proyek-proyek nasional yang besar nilai investasinya memang dibutuhkan, tetapi mahal, dan belum tentu feasible secara komersial. Belum lagi rawan dengan penyimpangan oleh para perencana dan pelaksananya.
