Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Kotak dan Bilik Suara Disimpan di "Gudang" Ini

Kompas.com - 17/07/2013, 10:38 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum tengah menginventarisir stok logistik sisa Pemilu 2009 lalu. Logistik yang tak habis pakai dan dianggap masih layak, akan kembali dimanfaatkan pada Pemilu 2014 mendatang. Bagaimana kondisi logistik pemilu yang masih ada, mengingat tak ada gudang khusus untuk penyimpanannya?

Di DKI Jakarta, hanya KPUD Jakarta Timur yang memiliki gudang penyimpanan logistik, terutama untuk kotak suara dan bilik suara. Gudang yang terbagi atas tiga ruangan ini menyatu dengan kantor KPUD, yang berlokasi di Jalan Pulomas VI Kav. 14-16, Kayu Putih, Jakarta Timur.

“Berdasarkan stok opname bulan lalu, gudang ini sekarang menampung sekitar 16 ribu kotak suara dan 11 ribu bilik suara,” Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum KPUD Jakarta Timur, Win Gunawan, di Kantor KPUD Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013).

Baca juga: Heran Pinkan Mambo Seolah Mengeluh Padahal Pesanan Donat Ramai, Raffi Ahmad: Kalau Laku Kan Bersyukur

Gedung KPUD Jakarta Timur sendiri sebelumnya adalah kantor Kecamatan Pulo Gadung. Meski kantor ini lebih baik dibandingkan dengan kantor KPUD lainnya, aset kantor tersebut sepenuhnya dimiliki Pemkot Jakarta Timur.

“KPU tidak memiliki aset gedung (ini) . Seluruhnya dipinjamkan oleh Pemkot,” ujar Win.

Sebagai perbandingan, KPUD Jakarta Pusat memiliki gudang yang terpisah dari kantor. Gudang tersebut sebelumnya bekas kantor Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat. Sementara itu, logistik KPUD Jakarta Selatan disimpan di dua tempat, yaitu di kantor KPUD Jakarta Selatan dan di salah satu sekolah dasar di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan, KPU tidak memiliki anggaran untuk membangun atau menyewa gudang logistik.

Ketiadaan gudang tersebut sempat menyebabkan sisa logistik seperti kotak suara dan bilik suara tercecer dan rusak. KPU Pusat kini sedang menginventarisir kotak suara dan bilik suara yang masing-masing diperkirakan mencapai 1,9 juta dan 1,5 juta. Padahal, KPU membutuhkan masing-masing sekitar 2,2 juta. Untuk menutupi kekurangan tersebut, KPU menganggarkan dana Rp 800 miliar untuk pengadaan logistik kotak suara dan bilik suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Polemik Eks Marinir Satria, Istana Akan Berkoordinasi dengan Kemenlu dan TNI
Polemik Eks Marinir Satria, Istana Akan Berkoordinasi dengan Kemenlu dan TNI
Nasional
Menteri P2MI Ungkap Permintaan Pekerja Migran Menurun di Malaysia, Taiwan, hingga Hongkong
Menteri P2MI Ungkap Permintaan Pekerja Migran Menurun di Malaysia, Taiwan, hingga Hongkong
Nasional
Retreat Sekda Tunggu Seluruh Jabatan Definitif Terisi
Retreat Sekda Tunggu Seluruh Jabatan Definitif Terisi
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Wamenko Polkam Pastikan WNI Aman
Konflik Thailand-Kamboja, Wamenko Polkam Pastikan WNI Aman
Nasional
Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Nasional
Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting
Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting
Nasional
160 Guru Sekolah Rakyat Mundur karena Penempatan Jauh dari Rumah
160 Guru Sekolah Rakyat Mundur karena Penempatan Jauh dari Rumah
Nasional
Kemenko Polkam Harap Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Segera Terungkap
Kemenko Polkam Harap Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Segera Terungkap
Nasional
Fadli Zon Ingin Hasil Penulisan Ulang Sejarah Jadi Hadiah HUT Ke-80 RI
Fadli Zon Ingin Hasil Penulisan Ulang Sejarah Jadi Hadiah HUT Ke-80 RI
Nasional
Hakim Bantah Klaim Hasto: Tegaskan Tunduk kepada Hukum, Bukan Tekanan Politik
Hakim Bantah Klaim Hasto: Tegaskan Tunduk kepada Hukum, Bukan Tekanan Politik
Nasional
Hasto: Sejak Awal, Ada Upaya Mengacak-acak PDI-P
Hasto: Sejak Awal, Ada Upaya Mengacak-acak PDI-P
Nasional
Cak Imin Usul Pilkada Tak Langsung, Waketum Golkar Tawarkan 2 Cara Ini
Cak Imin Usul Pilkada Tak Langsung, Waketum Golkar Tawarkan 2 Cara Ini
Nasional
Wamenko Polkam Sebut Satria Arta Kumbara Sudah Kehilangan Hak Kewarganegaraan
Wamenko Polkam Sebut Satria Arta Kumbara Sudah Kehilangan Hak Kewarganegaraan
Nasional
Menteri P2MI Siapkan Mitigasi Pekerja Migran Terdampak Perang Kamboja - Thailand
Menteri P2MI Siapkan Mitigasi Pekerja Migran Terdampak Perang Kamboja - Thailand
Nasional
Ganjar Sebut Hakim Cukup Bijaksana meski Vonis Hasto 3,5 Tahun Penjara
Ganjar Sebut Hakim Cukup Bijaksana meski Vonis Hasto 3,5 Tahun Penjara
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau