JK: Penembakan Dokter PMI di Papua Langgar Hukum Internasional

Ketua Umum PMI M Jusuf Kalla (JK) mengatakan, PMI masih mengusut kasus yang menewaskan seorang dokter PMI itu. Ia meminta kepolisian mengungkapnya. "Saya kira itu (dilakukan) gerilyawan atau milisi (gerakan separatis), dan itu termasuk pelanggaran hukum internasional," ujar JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia, Senin (5/8/2013).

Dia menyesali penembakan itu. Pasalnya, PMI adalah pihak yang netral dalam setiap situasi konflik. Ia menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, perjalanan ambulans tidak boleh dihadang.

"Ambulans tidak boleh dihadang, dia (ambulans) boleh ke mana saja, daerah musuh, dalam perang," ujar mantan Wakil Presiden RI itu.

Disampaikannya, relawan PMI ada di lapangan untuk menolong semua pihak yang berkonflik, termasuk milisi. Jadi, kata JK, PMI tidak berpihak ke mana pun, baik ke pemerintah maupun ke gerakan separatis.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah mengirim dua petugas PMI ke daerah Puncak Jaya untuk memastikan apa yang terjadi di balik penembakan itu. Sementara itu, ia baru akan memantau langsung ke lokasi usai Lebaran mendatang.

"Setelah Lebaran saya lihat. Tapi, orang PMI sudah di situ sekarang, dua orang dari Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Rabu, 31 Juli 2013. Sasarannya adalah sebuah mobil ambulans yang sedang membawa orang sakit.

Seorang dokter berinisial AY dinyatakan tewas dalam insiden naas itu, sedangkan tiga lainnya luka-luka di bagian pipi, lengan, dan rusuk bagian kanan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya mengatakan, kejadian berawal dari tiga anggota keamanan yang mendatangi UGD Rumah Sakit Mulia untuk meminta bantuan medis, dan mobil ambulans untuk mengangkut orang sakit yang berada di Kampung Tinggi Nambut.

"Saat kembali dari Kampung Tinggi Nambut atau berjarak 100 meter dari pos TNI Puncak Senyum, mobil ambulans tersebut ditembaki OTK. Kejadiannya pukul 14.30 WIT sore tadi," kata Sumerta.