Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon PNS Sering Gagal Jawab Soal Wawasan Kebangsaan

Kompas.com - 31/08/2013, 20:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi para peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), persiapkan diri Anda dengan baik saat mengikuti tes kemampuan dasar (TKD), khususnya soal wawasan kebangsaan. Menurut Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi A Rizal, soal bagian ini sering menjadi titik gagal para peserta. Bahkan, mereka yang sudah bergelar doktor sekali pun.

Rizal mengungkapkan, hal itu pernah terjadi pada 15 orang peserta yang mengikuti seleksi untuk formasi doktor di salah satu PTN di Bandung. Mereka terpaksa tak mengikuti proses selanjutnya karena gagal dalam TKD yang meliputi wawasan kebangsaan, intelegensi umum, serta karakteristik pribadi.

"Bangsa ini kan enggak mau kalau wawasan kebangsaan (aparatnya) diragukan. Perlu orang berintegritas," kata Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2013).

Baca juga: Koperasi Merah Putih di Tuban Ditutup 1 Hari Usai Diresmikan, Perusahaan Mitra Tarik Semua Barang

"Tapi mereka sudah cuek lah terkait itu (wawasan kebangsaan). Makanya banyak yang jatuh (gagal) di situ," ujarnya.

Menurut Rizal, sebenarnya tidak ada posisi yang sulit untuk dipenuhi. Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk CPNS, standar. Hanya saja, sebagian peserta memang tidak lolos karena tak mengerti soal wawasan kebangsaan, sebelum melangkah ke Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Dari data Kemenpan-RB, pada seleksi CPNS tahun lalu, posisi kosong paling banyak di Kementerian Keuangan.

"Tahun 2012 kalau enggak salah itu 16 persen posisi kosong. Kemenkeu yang selama ini selalu penuh, (tahun lalu) kosong 250-an posisi," kata Rizal.

Kemenpan-RB saat ini tengah berupaya mendapatkan birokrat berintegritas, bersih, dan bebas KKN.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Wujudkan 'Zero Fatality' di Tempat Kerja, Pertamina Perkuat Kolaborasi dengan Mitra
Wujudkan "Zero Fatality" di Tempat Kerja, Pertamina Perkuat Kolaborasi dengan Mitra
Nasional
PDI-P Wanti-wanti Pemerintah soal Transfer Data ke AS: Kalau Bocor, Jual Rakyat Namanya
PDI-P Wanti-wanti Pemerintah soal Transfer Data ke AS: Kalau Bocor, Jual Rakyat Namanya
Nasional
Bicara Greenflation, Gibran: Ini Pernah Ramai Saat Debat Pilpres, Ada yang Bingung, Meremehkan
Bicara Greenflation, Gibran: Ini Pernah Ramai Saat Debat Pilpres, Ada yang Bingung, Meremehkan
Nasional
Kejagung Kerahkan Tim Gedung Bundar Jampidsus Selidiki Kasus Beras Oplosan
Kejagung Kerahkan Tim Gedung Bundar Jampidsus Selidiki Kasus Beras Oplosan
Nasional
Pemerintah Bahas Program Nikah Massal untuk WNI di Malaysia
Pemerintah Bahas Program Nikah Massal untuk WNI di Malaysia
Nasional
Arteria Dahlan Digoda Masuk Golkar, tapi Disebut Masih Ragu
Arteria Dahlan Digoda Masuk Golkar, tapi Disebut Masih Ragu
Nasional
Ke Acara Golkar, Arteria Dahlan Dikenalkan sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik
Ke Acara Golkar, Arteria Dahlan Dikenalkan sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik
Nasional
Puan Tegaskan RUU PPRT Sudah Mulai Dibahas di DPR
Puan Tegaskan RUU PPRT Sudah Mulai Dibahas di DPR
Nasional
Harapan Elite PDIP atas Putusan Sidang Hasto: Jangan Bernasib Seperti Tom Lembong
Harapan Elite PDIP atas Putusan Sidang Hasto: Jangan Bernasib Seperti Tom Lembong
Nasional
Kejagung Panggil 6 Perusahaan untuk Diperiksa soal Beras Oplosan
Kejagung Panggil 6 Perusahaan untuk Diperiksa soal Beras Oplosan
Nasional
Polri Minta Produsen Nakal yang Jual Beras Oplosan Turunkan Harga
Polri Minta Produsen Nakal yang Jual Beras Oplosan Turunkan Harga
Nasional
Pengacara Bantah Direksi ASDP Diminta Patungan Rp 50 Juta untuk Beli Emas
Pengacara Bantah Direksi ASDP Diminta Patungan Rp 50 Juta untuk Beli Emas
Nasional
Pembangunan IKN Lanjut, Banggar DPR: Anggarannya Selalu Ada
Pembangunan IKN Lanjut, Banggar DPR: Anggarannya Selalu Ada
Nasional
Cak Imin Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Langsung, Puan: Masih Wacana
Cak Imin Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Langsung, Puan: Masih Wacana
Nasional
Mensos Beri Waktu Berpikir Selama Seminggu untuk Siswa Sekolah Rakyat yang Masih Kabur
Mensos Beri Waktu Berpikir Selama Seminggu untuk Siswa Sekolah Rakyat yang Masih Kabur
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau