KPI: TVRI Harus Benahi Kualitas Produksi Program

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta Televisi Republik Indonesia (TVRI) meningkatkan kualitas produksi siaran pasca-penayangan siaran tunda acara Konvensi Demokrat, Minggu (15/9/2013), selama sekitar 2,5 jam. Pasalnya, dari pengamatan KPI, ada sejumlah kelemahan dalam produksi TVRI.

"Catatan penting, ke depan TVRI harus memperbaiki kualitas produksi program," kata Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran S Rahmat Arifin saat jumpa pers di Kantor KPI di Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Jumpa pers digelar untuk menyampaikan keputusan KPI terkait penayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. KPI menjatuhkan saksi administrasi berupa teguran kepada TVRI lantaran dianggap tidak berimbang, dan tidak berpegang pada asas perlindungan kepentingan publik yang bersifat independen dan netral.

Rahmat mengatakan, kelemahan TVRI adalah karena tidak melakukan proses editing sebelum menayangkan acara konvensi selama 2,5 jam secara tunda. Padahal, menurut Rahmat, seharusnya dilihat terlebih dulu isi rekaman sebelum ditayangkan.

TVRI menayangkan pada 15 September 2013 pada pukul 22.00 WIB-00.25 WIB. Padahal, acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya baru selesai sekitar pukul 22.00.

Selain itu, tambah Rahmat, belum adanya perencanaan yang detail untuk tayangan pemilu di TVRI. Padahal, TVRI mendeklarasikan sebagai TV pemilu 2014. Untuk itu, KPI meminta TVRI segera membuat perencanaan tayangan pemilu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua parpol peserta pemilu.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

Masukan lainnya, tambah Rahmat, TVRI jangan lagi menayangkan secara khusus acara politik yang berkaitan dengan pemilu seperti penayangan konvensi. TVRI tetap boleh menayangkan acara politik, namun harus dimasukkan dalam acara berita. Durasinya hanya hitungan menit.

Rahmat mengatakan, bisa saja TVRI menayangkan secara utuh acara politik. Namun, acara tersebut digelar oleh penyelenggara negara seperti KPU dan Bawaslu. Contohnya, ketika debat kandidat capres.

"Event politik bisa diwadahi tapi tidak sepanjang waktu yang bisa memancing terindikasi blocking time. Tayangan breaking news enggak apa-apa, tapi harus memberikan kesempatan yang sama kepada parpol lain," kata Rahmat.