Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Data, KPU Lirik Perguruan Tinggi Gantikan Lemsaneg

Kompas.com - 29/11/2013, 06:53 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com â€” Batal bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, Komisi Pemilihan Umum membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk pengamanan data Pemilu 2014. Saat ini sedang dirumuskan kriteria dan mekanisme terkait rencana itu.

"Ini kan soal teknologi. Sekuat apa pun (pengamanan sistemnya), tetap butuh back up," ujar anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di kantor KPU, Kamis (28/11/2013) malam. Karenanya, kata dia, KPU membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk keperluan itu.

Namun, Ferry mengatakan, KPU berlum memutuskan perguruan tinggi yang akan diajak berkolaborasi. Di luar masalah ini, ujar dia, KPU sudah menggandeng Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Baca juga: Diserang Balik Iran Bertubi-tubi, Israel Tercengang Lihat Kemampuan Teheran 

Menurut Ferry, KPU masih merumuskan kriteria mitra dan mekanisme kerja sama untuk pengamanan data Pemilu 2014. Bisa jadi, kata dia, kerja sama dilakukan dengan konsorsium, instansi, maupun perorangan.

"Kami rancang sekarang desainnya seperti apa, termasuk perorangan, kelompok, penggiat pemilu, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dari mana pun. Mekanismenya seperti apa nanti kami akan bahas," kata Ferry. Pengamanan data pemilu ini diharapkan dapat menangkal aksi para peretas ke situs dan sistem informasi KPU.

Mendapat banyak kritik dari beragam kalangan, KPU akhirnya batal menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk pengamanan data pemilu. "Para pihak sepaham dan memutuskan tidak melanjutkan atau menghentikan nota kesepahaman KPU dan Lemsaneg," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis.

Pembatalan kerja sama ini diakui Husni untuk meredam kontroversi atas pelibatan Lembaga Sandi Negara dalam kegiatan pemilu. Dia mengatakan ingin penyelenggaraan pemilu diterima dan didukung publik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Yusril Ungkap Alasan Perjanjian Helsinki dan UU 24/1956 Tak Bisa Jadi Rusukan Sengketa 4 Pulau
Yusril Ungkap Alasan Perjanjian Helsinki dan UU 24/1956 Tak Bisa Jadi Rusukan Sengketa 4 Pulau
Nasional
Kubu Tom Lembong Sindir Ketidakhadiran Rini Soemarno meski Dipanggil Jaksa 4 Kali: Semua Acara Keluarga?
Kubu Tom Lembong Sindir Ketidakhadiran Rini Soemarno meski Dipanggil Jaksa 4 Kali: Semua Acara Keluarga?
Nasional
Yunarto Wijaya: Prabowo Ingin Tunjukkan Tak Bergantung ke Jokowi
Yunarto Wijaya: Prabowo Ingin Tunjukkan Tak Bergantung ke Jokowi
Nasional
Protes Rini Soemarno Tak Hadir di Sidang, Kuasa Hukum Tom Lembong: Ini Bahaya buat Keadilan!
Protes Rini Soemarno Tak Hadir di Sidang, Kuasa Hukum Tom Lembong: Ini Bahaya buat Keadilan!
Nasional
Peradi Usul Penyadapan Dihapus dari RUU KUHAP, Khawatir Disalahgunakan
Peradi Usul Penyadapan Dihapus dari RUU KUHAP, Khawatir Disalahgunakan
Nasional
Pengacara Tom Lembong 'Walk Out' dari Sidang usai Cekcok dengan Jaksa, Ini Penyebabnya
Pengacara Tom Lembong "Walk Out" dari Sidang usai Cekcok dengan Jaksa, Ini Penyebabnya
Nasional
KPK Periksa Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan Urus Izin TKA
KPK Periksa Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan Urus Izin TKA
Nasional
KPK Panggil Kepala Sekretariat Komisi XI DPR Terkait Kasus Dana CSR BI
KPK Panggil Kepala Sekretariat Komisi XI DPR Terkait Kasus Dana CSR BI
Nasional
Perang Iran-Israel, Komisi I Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Evakuasi WNI
Perang Iran-Israel, Komisi I Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Evakuasi WNI
Nasional
LPSK Usul Terpidana yang Tak Bayar Restitusi Tak Dapat Hak sebagai Warga Binaan
LPSK Usul Terpidana yang Tak Bayar Restitusi Tak Dapat Hak sebagai Warga Binaan
Nasional
TNI Bakal Ajari Kedisiplinan Kepala Sekolah Rakyat Saat Retreat
TNI Bakal Ajari Kedisiplinan Kepala Sekolah Rakyat Saat Retreat
Nasional
Menteri PPPA Terima 11.850 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025, Korban Didominasi Perempuan
Menteri PPPA Terima 11.850 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025, Korban Didominasi Perempuan
Nasional
Ketua Komisi III Usul LPSK Dimasukkan dalam KUHAP
Ketua Komisi III Usul LPSK Dimasukkan dalam KUHAP
Nasional
Eksepsi Anton Kosasih Ditolak, Sidang Eks Dirut Taspen Dilanjutkan
Eksepsi Anton Kosasih Ditolak, Sidang Eks Dirut Taspen Dilanjutkan
Nasional
Novel Singgung Kortas Tipikor di Balik Lahirnya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Novel Singgung Kortas Tipikor di Balik Lahirnya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau