Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah 56 Penerima Tanda Kehormatan dari SBY

Kompas.com - 13/08/2014, 14:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanda kehormatan kepada para tokoh yang dianggap berjasa bagi negara di Istana Negara, Rabu (13/8/2014). Pemberian penghargaan yang selalu ada tiap tahunnya ini dilakukan dalam rangka peringatan HUT Ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Dewan Gelar dan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto melakukan penilaian terhadap sosok-sosok yang dianggap pantas mendapat tanda penghargaan. Pemberian tanda jasa itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Untuk tahun ini, ada 56 penerima tanda kehormatan. Sebagian besar di antaranya adalah menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II dan pimpinan lembaga negara. Berikut data lengkap penerima tanda kehormatan itu.

Bintang Mahaputra Adipradana

1. Herawati Boediono (istri Wakil Presiden Boediono)

2. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

3. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring

4. Menteri Perindustrian MS Hidayat

5. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan Linda Amalia Sari

6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung

7. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

8. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Helmy Faishal

9. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abu Bakar

10. Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam

11. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan

12. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri

13. Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan

14. Kepala Bappenas Armida Alisyahbana

15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan

16. Ketua MPR Sidarto Danusubroto

17. Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli

18. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com