Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres Hanya Satu Putaran, KPU Kembalikan Rp 2,9 Triliun ke Kemenkeu

Kompas.com - 25/08/2014, 18:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengadakan pertemuan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rapat evaluasi dan anggaran terkait pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014.

"Anggaran pilpres itu kan diplot Rp 4 triliun dan putaran kedua sebanyak Rp 3,9 triliun. Putaran kedua karena tidak ada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jadi anggaran sudah ditarik ke Kementerian Keuangan dan disimpan di kas negara," ujar Husni sebelum rapat di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014) siang.

Anggaran putaran kedua pilpres ini telah ditarik ke Kementerian Keuangan sebanyak Rp 2,9 triliun, sedangkan Rp 1 triliun disimpan di kas negara. Husni juga menuturkan anggaran yang ada di kas KPU tidak terlalu banyak. Hal ini mengingat pertimbangan kebijakan anggaran akan dikucurkan setelah adanya pengajuan anggaran dari KPU.

"Itu juga jadi sistem perbelanjaan kita. Kalau membutuhkan, baru mengajukan, kalau tidak, maka semua anggaran itu di kas negara," katanya.

Selain itu, rapat dengan Komisi II DPR ini juga akan dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat ini juga akan membahas anggaran terkait pertanggungajawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 serta pembahasan RAPBN 2015 berdasarkan nota keuangan.

"Kita diminta laporannya mengenai proses kemarin dan perencanaan untuk 2015 nanti," katanya.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Respons RAPBN 2026, PDI-P Soroti Transfer Daerah Turun di Tengah Pelaksanaan Koperasi Merah Putih
Respons RAPBN 2026, PDI-P Soroti Transfer Daerah Turun di Tengah Pelaksanaan Koperasi Merah Putih
Nasional
Begini Bentuk Jas Almamater Sekolah Rakyat, Dilengkapi Baret Merah dan Tanda Kepangkatan
Begini Bentuk Jas Almamater Sekolah Rakyat, Dilengkapi Baret Merah dan Tanda Kepangkatan
Nasional
Kelakar Kepala BGN: Setahun Menjabat, Saya Menyesal Jadi Terkenal
Kelakar Kepala BGN: Setahun Menjabat, Saya Menyesal Jadi Terkenal
Nasional
Pemerintah Didorong Audit LMKN-LMK, Cegah Penyimpangan Pembayaran Royalti
Pemerintah Didorong Audit LMKN-LMK, Cegah Penyimpangan Pembayaran Royalti
Nasional
Pimpinan DPR Ungkap Gaji 15 Tahun Tak Naik, Singgung Kondisi Ekonomi
Pimpinan DPR Ungkap Gaji 15 Tahun Tak Naik, Singgung Kondisi Ekonomi
Nasional
9 Persen Guru Sekolah Rakyat Mundur, Mensos: Mungkin Jauh dari Domisili
9 Persen Guru Sekolah Rakyat Mundur, Mensos: Mungkin Jauh dari Domisili
Nasional
Besok Hasil Tes DNA Keluar, Kubu Ridwan Kamil Terima Apa Pun Hasilnya
Besok Hasil Tes DNA Keluar, Kubu Ridwan Kamil Terima Apa Pun Hasilnya
Nasional
Soal Setya Novanto, Politikus Golkar: Tuhan Saja Mengampuni, Masa Manusia Enggak?
Soal Setya Novanto, Politikus Golkar: Tuhan Saja Mengampuni, Masa Manusia Enggak?
Nasional
Anggaran MBG Sentuh Rp 335 Triliun, Pimpinan DPR dan MPR Harap Dikelola Maksimal
Anggaran MBG Sentuh Rp 335 Triliun, Pimpinan DPR dan MPR Harap Dikelola Maksimal
Nasional
Mensos Peringatkan Kepala Sekolah Rakyat Tak Korupsi dan Salah Gunakan Wewenang
Mensos Peringatkan Kepala Sekolah Rakyat Tak Korupsi dan Salah Gunakan Wewenang
Nasional
Wamendagri Ribka Haluk Paparkan Perkembangan Pembangunan DOB Papua
Wamendagri Ribka Haluk Paparkan Perkembangan Pembangunan DOB Papua
Nasional
Muzani Bantah Ada Pembahasan Masa Jabatan Presiden dalam PPHN
Muzani Bantah Ada Pembahasan Masa Jabatan Presiden dalam PPHN
Nasional
Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Keluar Besok
Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Keluar Besok
Nasional
Anggaran MBG Tembus Rp 335 T, BGN Upayakan Nol Kasus Keracunan
Anggaran MBG Tembus Rp 335 T, BGN Upayakan Nol Kasus Keracunan
Nasional
Jadi Poros Pemerintahan, Mendagri: Kemendagri Berperan Penting Kawal Program Prioritas Nasional
Jadi Poros Pemerintahan, Mendagri: Kemendagri Berperan Penting Kawal Program Prioritas Nasional
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau