"Kita punya pandangan yang sama mengenai Pilkada langsung," ujar Jokowi di rumah dinas kegubernuran DKI Jakarta, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (1/10/2014).
Kepada SBY, Jokowi menyampaikan bahwa Pilkada secara langsung, lebih demokratis. Jokowi menyayangkan di tengah gegap gempitanya pesta demokrasi rakyat Indonesia, hak politik rakyat malah direbut dari tengah-tengahnya. Hal itu disebut Jokowi sebagai kemunduran demokrasi.
Baca juga: Resmi, Tarif Listrik 11-17 Agustus 2025 untuk Semua Pelanggan PLN
"Ini ndak ada hujan, ndak ada angin tiba-tiba hak politik diambil. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang tidak disadari," sambung Jokowi.
Lantas, bagaimana tanggapan SBY? Jokowi tak menyebutkan apa reaksi presiden tersebut. Menurut Jokowi, hal tersebut tidak etis untuk diungkapkan kepada publik. Yang pasti, dia mengapresiasi positif jika SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pilkada.
"Tapi mestinya kita nunggu Perppu-nya jadi dulu, barulah kita bicara," lanjut Jokowi.
Diberitakan, SBY direncanakan mengeluarkan Perppu UU Pilkada yang baru disahkan DPR. Dengan Perppu tersebut, UU Pilkada yang mengharuskan Pilkada melalui DPRD, dapat dihapuskan.
"Sayang sekali, apa yang diperjuangkan Partai Demokrat tidak tembus di DPR. Jadi, saya mengeluarkan opsi sendiri. Saya sampaikan kepada Partai Demokrat, saya sedang mempersiapkan Perppu," ujar SBY usai pertemuan dengan petinggi partainya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa petang.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!