Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehadiran Hasto di KPK Bisa Dorong Terbentuknya Komite Etik

Kompas.com - 09/02/2015, 14:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, mendukung rencana Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk hadir memenuhi undangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi guna menjelaskan tuduhannya tentang manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Martin, penjelasan Hasto bisa berujung pada pembentukan komite etik oleh KPK.

"Saya kira kehadiran Hasto akan mendorong KPK segera membentuk komisi etik. Komisi III mendukung pembentukan komite etik," kata Martin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Martin menuturkan, pembentukan komite etik berguna untuk membuktikan benar dan tidaknya Abraham melakukan manuver politik dengan memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK. Hal itu karena Hasto menuding Abraham melakukan manuver saat ingin menjadi calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014.

"Bertemu dengan internal pengawas KPK, komite etik nanti bisa dibentuk oleh KPK untuk memperjelas dugaan penyalahgunaan oleh pimpinan KPK," ujar Martin.

Hasto menuding Abraham telah melakukan lobi politik jelang Pilpres 2014. Hasto mengaku membeberkan semua ini karena tidak mau Abraham menggunakan lembaga KPK untuk tujuan politik praktis.

Hasti telah memberikan penjelasan terkait manuver Abraham di hadapan Komisi III DPR pada pekan lalu. Pada Senin (9/2/2015) siang, Hasto akan hadir memenuhi undangan pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Menag Sebut Arab Saudi Penuhi Semua Permintaan Presiden Prabowo
Menag Sebut Arab Saudi Penuhi Semua Permintaan Presiden Prabowo
Nasional
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Nasional
Hingga 31 Juli, Anak-anak Bisa Nikmati Liburan Seru di Bandara InJourney Airports
Hingga 31 Juli, Anak-anak Bisa Nikmati Liburan Seru di Bandara InJourney Airports
Nasional
Kompas.com ke Para Kolumnis: Terima Kasih telah Beri Warna Baru
Kompas.com ke Para Kolumnis: Terima Kasih telah Beri Warna Baru
Nasional
Hukuman Setya Novanto Disunat, ICW: Korupsi Besar Harusnya Hukuman Diperberat
Hukuman Setya Novanto Disunat, ICW: Korupsi Besar Harusnya Hukuman Diperberat
Nasional
Hasto Dituntut 7 Tahun, Pengacara Sebut Tak Lepas dari Peran Eks Penguasa
Hasto Dituntut 7 Tahun, Pengacara Sebut Tak Lepas dari Peran Eks Penguasa
Nasional
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Kepala BP Haji: Kami Siap Jalankan Amanah Haji 2026
Nasional
Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
Nasional
Sentil Putusan MK, Bima Arya: Kita Butuh Sistem Pemilu yang Melembaga, Bukan Berubah Secara Ekstrem
Sentil Putusan MK, Bima Arya: Kita Butuh Sistem Pemilu yang Melembaga, Bukan Berubah Secara Ekstrem
Nasional
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Prolegnas 2025
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Prolegnas 2025
Nasional
BKKBN Sebut Fenomena Childfree di Perkotaan, Terpengaruh Tren Medsos
BKKBN Sebut Fenomena Childfree di Perkotaan, Terpengaruh Tren Medsos
Nasional
Pigai Usul Individu hingga Pebisnis Bisa Ditetapkan Jadi Pelaku Pelanggar HAM
Pigai Usul Individu hingga Pebisnis Bisa Ditetapkan Jadi Pelaku Pelanggar HAM
Nasional
KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono ke Luar Negeri
KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono ke Luar Negeri
Nasional
Natalius Pigai Sebut Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM
Natalius Pigai Sebut Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM
Nasional
Muncul Fenomena 'Childfree', BKKBN: Penyebabnya Trauma dan KDRT
Muncul Fenomena "Childfree", BKKBN: Penyebabnya Trauma dan KDRT
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau