Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Terbuka ke Presiden soal Ketidaknyamanan akibat Kisruh KPK-Polri

Kompas.com - 04/05/2015, 09:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com â€” Anggota Tim Sembilan, Bambang Widodo Umar, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi terbuka menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atas ketidaknyamanan akibat kegaduhan dengan Polri. Dengan demikian, diharapkan akan muncul solusi dari Presiden dan DPR menangani dampak dari kisruh tersebut.

"KPK bisa menyampaikan kepada Presiden dan DPR hal-hal yang dinilai janggal menimpa personel dan pejabatnya untuk dikaji bersama secara terbuka," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (4/5/2015).

Bambang mengatakan, kegaduhan tersebut dapat diatasi secara politis oleh pemerintah. Menurut dia, Presiden dan DPR berwenang menindaklanjuti jika ada pejabat KPK yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga dapat memicu ketidaknyamanan di internal KPK.

"Jika memang ada pejabat KPK yang salah atau keliru dalam menjalankan profesinya, bisa ditarik atau dipindahkan," kata Bambang.

Bambang menilai, ada indikasi tekanan politik berkedok hukum di balik kegaduhan antara KPK dan Polri. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengungkap kasus-kasus pidana yang menjerat petinggi maupun karyawan KPK sehingga dapat melemahkan KPK. Oleh karena itu, Presiden diminta untuk segera menghentikan upaya pelemahan tersebut.

"Harus dihentikan oleh Presiden indikasi adanya tekanan politik berkedok hukum itu," kata Bambang.

Selain itu, DPR juga diminta untuk tidak membiarkan cara kerja Polri yang dianggap berlebihan. Menurut Bambang, marwah Polri sebagai institusi penegak hukum yang independen harus dikembalikan.

"Polisi harus bekerja secara independen dan profesional," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Eks Menteri ESDM Berikan Informasi ke KPK Terkait Penyelidikan Izin Pengelolaan Tambang
Eks Menteri ESDM Berikan Informasi ke KPK Terkait Penyelidikan Izin Pengelolaan Tambang
Nasional
Permudah Akses Kesehatan Masyarakat, Pertamina Bangun Klinik Berstandar Nasional di Lombok
Permudah Akses Kesehatan Masyarakat, Pertamina Bangun Klinik Berstandar Nasional di Lombok
Nasional
Hamdan Zoelva Ingatkan Hakim Kasus Tom Lembong Tak Boleh Terpengaruh Politik
Hamdan Zoelva Ingatkan Hakim Kasus Tom Lembong Tak Boleh Terpengaruh Politik
Nasional
Jenderal TNI Kembali Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Begini Respons Panglima dan Menhan
Jenderal TNI Kembali Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Begini Respons Panglima dan Menhan
Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan dari RUU KUHAP
DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan dari RUU KUHAP
Nasional
Polisi Diminta Tak Anggap Enteng Kasus Kematian Diplomat Muda Kemenlu
Polisi Diminta Tak Anggap Enteng Kasus Kematian Diplomat Muda Kemenlu
Nasional
Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
Nasional
Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang
Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang
Nasional
Hujan Kritik soal Pemisahan Pemilu, MK: Putusan Sudah Dibacakan, Kami Tunggu DPR Menindaklanjuti
Hujan Kritik soal Pemisahan Pemilu, MK: Putusan Sudah Dibacakan, Kami Tunggu DPR Menindaklanjuti
Nasional
Dimulai Agustus, Cek Kesehatan Gratis Sasar 11 Juta Siswa di Madrasah
Dimulai Agustus, Cek Kesehatan Gratis Sasar 11 Juta Siswa di Madrasah
Nasional
TNI Klaim Penunjukan Mayjen Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog Sudah Sesuai Aturan
TNI Klaim Penunjukan Mayjen Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog Sudah Sesuai Aturan
Nasional
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Tom Lembong karena Tak Terbukti Korupsi
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Tom Lembong karena Tak Terbukti Korupsi
Nasional
TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
Nasional
Kampanye #GantiProduk Jadi Bentuk Dukungan Perempuan Indonesia untuk Palestina
Kampanye #GantiProduk Jadi Bentuk Dukungan Perempuan Indonesia untuk Palestina
Nasional
Anggota DPR: Diplomat Kemenlu Tewas Mencurigakan, Polisi Harus Segera Ungkap
Anggota DPR: Diplomat Kemenlu Tewas Mencurigakan, Polisi Harus Segera Ungkap
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau