Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Perbandingan Jumlah Peneliti Indonesia dengan Negara Lain

Kompas.com - 27/08/2015, 10:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih minim menjadi salah satu persoalan Indonesia. Pemerintah dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap penelitian dan Iptek.

"Perkembangan Iptek di kita masih belum bisa disejajarkan dengan negara-negara lain. Sementara negara maju sudah membuktikan bahwa kemajuan mereka ditopang pengembangan Iptek," kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain saat membuka seminar nasional ke-26 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Rabu (27/8/2015).

Menurut Iskandar, ada tiga indikator yang menunjukan posisi Indonesia dalam pengembangan Iptek. Jika dilihat dari jumlah peneliti per satu juta penduduk, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara lainnya.

Iskandar lantas membandingkan jumlah peneliti Indonesia dengan India, Brasil, Rusia, Tiongkok, dan Korea. Saat ini, menurut dia, jumlah peneliti Indonesia hanya 90 peneliti per satu juta penduduk. (baca: Jokowi Janji Upayakan Kenaikan Anggaran untuk Penelitian)

Sementara itu, jumlah peneliti Brasil mencapai 700 orang per 1 juta penduduk. Rusia 3000 peneliti per 1 juta penduduk, India 160 peneliti per 1 juta penduduk, Korea 5.900 peneliti per 1 juta penduduk, dan Tiongkok 1020 peneliti per 1 juta penduduk.

"Kalau penduduk China 2 miliar orang, mereka memiliki 2 juta peneliti," sambung Iskandar.

Indikator lainnya adalah total belanja nasional untuk penelitian dan pengembangan terhadap rasio produk domestik bruto (PDB). Saat ini, total belanja nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek baru 0,09 persen. Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Malaysia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Israel.

"Malaysia mendekati 2 persen, China di atas 2 persen, Amerika Serikat mendekati 3 persen, Israel itu 4 persen dari PDB-nya. Kita, 0,1 persen saja belum sampai," papar Iskandar.

Hal lain yang menjadi indikator rendahnya pengembangan Iptek di Indonesia adalah jumlah institusi riset. Menurut Iskandar, jumlah institusi riset di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Sementara itu, institusi riset di Amerika Serikat sudah mencapai 394, di Jerman lebih dari 180, dan di Jepang jumlahnya di atas 70.

"Dan di Indonesia, meskipun jumlahnya sedikit, sudah didebatkan tumpang tindihnya. Padahal tidak ada masalah bangsa yang hanya bisa diselesaikan satu institusi riset. Harusnya diselesaikan bersama-sama melalui kolaborasi," tutur dia.

Oleh karena itu, Iskandar berharap ada perubahan cara pandang dan kebijakan pemerintah yang bisa menjadi terobosan dalam pengembangan Iptek. Ia berharap sumber daya manusia unggul di universitas bisa dikerahkan lebih banyak untuk riset dan pengembangan Iptek.

Iskandar juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa ke depan adalah bagaimana membangun kemampuan dan pengembangan Iptek yang bisa mendorong terwujudnya negara demokrasi berkeadilan sosial.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida
Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida
Nasional
Once soal Polemik Royalti: Musik Itu Menggembirakan, Jangan Sebaliknya
Once soal Polemik Royalti: Musik Itu Menggembirakan, Jangan Sebaliknya
Nasional
Kelakar Prabowo Sebut Pemilu Masih Lama Melihat DPR Bak Rapat Kecamatan
Kelakar Prabowo Sebut Pemilu Masih Lama Melihat DPR Bak Rapat Kecamatan
Nasional
Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
Nasional
Puan Sebut One Piece sebagai Kritik, Dasco Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan
Puan Sebut One Piece sebagai Kritik, Dasco Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan
Nasional
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Nasional
Saat Uang Halal Susah Dicari di Parlemen
Saat Uang Halal Susah Dicari di Parlemen
Nasional
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Nasional
Prabowo Dapat 3 Kali 'Standing Applause' dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Prabowo Dapat 3 Kali "Standing Applause" dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Nasional
Indonesia Tak Belajar dari Pati: Pemotongan Anggaran Berlanjut di 2026
Indonesia Tak Belajar dari Pati: Pemotongan Anggaran Berlanjut di 2026
Nasional
Penguasaan Kembali Lahan Sawit Harus Disertai Verifikasi Lapangan
Penguasaan Kembali Lahan Sawit Harus Disertai Verifikasi Lapangan
Nasional
Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
Nasional
Ketua DPD soal Ricuh Kasus Bupati Pati: Pejabat Publik Harus Punya Sensitivitas Tinggi
Ketua DPD soal Ricuh Kasus Bupati Pati: Pejabat Publik Harus Punya Sensitivitas Tinggi
Nasional
Hasto Terima Koin Patungan Simpatisan PDI-P Sehari Usai Dilantik Jadi Sekjen
Hasto Terima Koin Patungan Simpatisan PDI-P Sehari Usai Dilantik Jadi Sekjen
Nasional
Puan Sebut Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati Usai Kembali Jadi Sekjen PDI-P
Puan Sebut Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati Usai Kembali Jadi Sekjen PDI-P
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau