Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Pansus Pelindo, Victor Sebut Ada yang Intervensi Kepolisian

Kompas.com - 21/10/2015, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak buka-bukaan kepada Pansus Pelindo II.

Dia menyebut ada sejumlah oknum yang mencoba mengintervensi kerja kepolisian dalam mengusut dugaan korupsi di Pelindo II.

"Sekarang kita mau berantas korupsi yang besar-besar seperti ini, tapi kenapa mesti dihalang-halangi?" kata Victor dalam rapat Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Dalam penjelasannya, Victor tak menyebut oknum yang dimaksud. Namun, sejumlah anggota Pansus meminta dia untuk membuka nama-nama oknum tersebut.

"Tadi Bapak bilang ada Intervensi. Kalau memang clear ada, dibuka saja pak. Supaya ini clear siapa yang bermain," kata Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.

"Kalau Pak Victor berani, kita bongkar saja secara terbuka. Bapak dilindungi UU kok. Ini forum pansus yang ditugaskan langsung oleh Paripurna DPR. Buka saja. Silahkan disampaikan," timpal Anggota Pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Refrizal.

Namun, Victor menolak menyampaikan oknum yang dimaksud secara terbuka di hadapan media. Dia mengaku, bukan takut kepada oknum tersebut. Namun, menurut dia, penyampaian secara tertutup diperlukan untuk menjaga stabilitas negara.

"Nanti saya serahkan kepada Ketua Pansus (Rieke Diah Pitaloka) saja, ini demi menjaga stabilitas negara. Agar negara berdaulat, untuk tetap menjaga keamanan ketertiban," ucap Victor.

"Kalau begitu sekalian disampaikan secara tertutup saja kepada semua anggota Pansus," timpal Refrizal.

Akhirnya, disepakati bahwa rapat Pansus digelar secara tertutup selama beberapa menit, demi memberi kesempatan Victor membuka oknum yang dimaksud. Wartawan diminta untuk menunggu di luar ruang rapat.

"Berdasarkan tatib kita, rapat pada dasarnya terbuka. Namun, kalau disepakati anggota, rapat bisa dilakukan tertutup untuk sementara. Dengan ini, rapat saya nyatakan tertutup," ucap Rieke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Nasional
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
Nasional
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
Nasional
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Nasional
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Nasional
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Nasional
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Nasional
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Nasional
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Nasional
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Nasional
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Nasional
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Nasional
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Nasional
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau