Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Lambat Ambil Keputusan soal Polemik Taksi "Online"

Kompas.com - 23/03/2016, 11:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com â€” Pemerintah dinilai lambat mencari solusi dalam menghadapi polemik munculnya transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab Car.

Demonstrasi yang dilakukan sopir taksi konvensional untuk memprotes keberadaan Uber dan Grab Car sudah dilakukan sejak Senin (14/3/2016) lalu dan berlanjut pada Selasa (22/3/2016) kemarin, dengan sejumlah aksi anarkistis di sejumlah titik.

Namun, saat ini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan atau kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Baca juga: Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas

"Inilah akibatnya apabila negara tidak segera hadir menyelesaikan polemik yang melibatkan banyak orang dan banyak pihak, anarkisme kemudian terjadi di mana-mana karena pemerintah dianggap tidak mampu bersikap adil," kata anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani saat dihubungi, Rabu (23/3/2016).

Menurut dia, kondisi ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari.

"Negara harus segera hadir menghindari gelombang anarkisme yang lebih besar," ujar politisi Partai Hanura ini.

Baca juga: Hanung Bramantyo Unggah Foto Bareng Ariel Tatum, Zaskia Mecca: Dia Lupa Semua Surat Tanah Atas Nama Aku

Miryam pun mengimbau agar para sopir taksi dan angkutan umum konvensional dapat menahan diri sampai menunggu pemerintah mencari solusi yang tepat.

Dia menilai, langkah pemerintah memang lambat. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk berbuat aksi anarkistis.

"Demontrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi adalah wajar dan sah-sah saja selama tidak mengganggu dan merusak fasilitas umum, apalagi sampai merugikan orang lain," kata dia.

Baca juga: Petugas Imigrasi Tuai Pujian Usai Cegah WNI Temui Pacar Facebook di Pakistan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengakui, pemerintah belum dapat memutuskan regulasi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan antara pihak pengemudi angkutan darat dan angkutan berbasis aplikasi.

"Sekarang ini kami belum tahu," ujar Luhut di kantornya, Selasa (22/3/2016).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara baru akan bertemu pada hari ini untuk membicarakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Komisi III Sepakat Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan Usai Reses
Komisi III Sepakat Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan Usai Reses
Nasional
HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, Gibran: IKN Masih Fokus Pembangunan
HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, Gibran: IKN Masih Fokus Pembangunan
Nasional
Hasto Yakin Tuntutan 7 Tahun Penjara Bukan dari JPU KPK, tapi dari Order Kekuatan Luar
Hasto Yakin Tuntutan 7 Tahun Penjara Bukan dari JPU KPK, tapi dari Order Kekuatan Luar
Nasional
Pertamina Sahabat Nelayan, Ciptakan Kemandirian Ratusan Nelayan
Pertamina Sahabat Nelayan, Ciptakan Kemandirian Ratusan Nelayan
Nasional
Hasto Sebut KPK Tak Punya Dasar untuk Tuntut Dirinya Bersalah
Hasto Sebut KPK Tak Punya Dasar untuk Tuntut Dirinya Bersalah
Nasional
Pesan Gibran ke Penerima BSU: Jangan Dipakai Beli Rokok hingga Main 'Judol'
Pesan Gibran ke Penerima BSU: Jangan Dipakai Beli Rokok hingga Main "Judol"
Nasional
Gibran Akan Dampingi Prabowo Hadiri Kongres PSI Minggu Ini
Gibran Akan Dampingi Prabowo Hadiri Kongres PSI Minggu Ini
Nasional
Wapres Didampingi Menaker Tinjau Penyaluran BSU di Kantor Pos Fatmawati
Wapres Didampingi Menaker Tinjau Penyaluran BSU di Kantor Pos Fatmawati
Nasional
Hasto Klaim Dirinya adalah Korban di Kasus Suap Harun Masiku
Hasto Klaim Dirinya adalah Korban di Kasus Suap Harun Masiku
Nasional
Hasto Mengaku Larang Saeful Bahri Minta Uang, Apalagi Menyuap
Hasto Mengaku Larang Saeful Bahri Minta Uang, Apalagi Menyuap
Nasional
Pertamina Kenalkan Inovasi Sistem Perizinan Realtime di Esri User Conference 2025
Pertamina Kenalkan Inovasi Sistem Perizinan Realtime di Esri User Conference 2025
Nasional
Sindikat Jual Bayi Terungkap, Pemerintah Didesak Benahi Sistem Perlindungan Anak
Sindikat Jual Bayi Terungkap, Pemerintah Didesak Benahi Sistem Perlindungan Anak
Nasional
Kala Gibran Minta Maaf ke Warga Saat Tinjau Penyaluran BSU di Boyolali
Kala Gibran Minta Maaf ke Warga Saat Tinjau Penyaluran BSU di Boyolali
Nasional
Hasto Tolak Undangan Harun Masiku Hadiri Upacara Potong Kerbau di Toraja
Hasto Tolak Undangan Harun Masiku Hadiri Upacara Potong Kerbau di Toraja
Nasional
Hasto Sebut PDI-P Endus Gelagat Tak Beres Harun Masiku dan Saeful Bahri
Hasto Sebut PDI-P Endus Gelagat Tak Beres Harun Masiku dan Saeful Bahri
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau