Bahas Hambalang, Perwakilan Kemenpora Temui KPK
JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/3/2016).
Kedatangan tersebut guna menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo soal kelanjutan proyek di Hambalang, Jawa Barat.
"Sejauh ini Presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya apakah proyek Hambalang itu akan dilanjutkan atau tidak, karena itu akan dibahas dalam rapat terbatas," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta.
Baca juga: Bahlil Marah ke Dirjen dan Dirut PLN di DPR: Kurang Ajar Kalian, Habis Ini Ketemu Saya
Menurut Gatot, pada intinya pemerintah tidak ingin terjadi kesalahan lagi dalam proyek pembangunan di Hambalang. (baca: Wakil Ketua KPK: Bangunan Hambalang Tidak dalam Status Disita)
Meski KPK menyatakan bahwa tanah Hambalang tidak disita, KPK merekomendasikan agar pemerintah melakukan kajian sebelum melanjutkan proyek. (baca: KPK Ingatkan Pemerintah Hitung Risiko sebelum Teruskan Proyek Hambalang)
"KPK menyarankan agar ada bentuk kehati-hatian karena ada pergerakan tanah di sana, dan pernah terjadi longsor, itu sebabnya kami ke sini," kata Gatot.
Baca juga: Silat Lidah Fadli Zon Bantah Pemerkosaan Massal 1998, Sampai Bikin Anggota DPR Nangis
Dalam pertemuan dengan KPK, perwakilan Kemenpora juga didampingi Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan perwakilan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurut Gatot, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam pertemuan tersebut meminta agar dilakukan audit fisik teknik secara komprehensif sebelum melanjutkan proyek.
"Kalau perlu, nanti harus ada audit yang lebih lengkap, jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nantinya," kata Gatot.
Baca juga: Soal OTT Kadis PUPR Sumut, Pengamat: Bobby Nasution Tak Main-Main Bangun Pemerintahan Bersih
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono sebelumnya mengatakan, nasib proyek Hambalang akan diputuskan kira-kira dalam sebulan.
"Kira-kira sebulanan baru diputuskan. Itu makanya di dalam rapat (kabinet) 'go or not to go'-nya, kalau 'go' untuk apa juga itu nanti di rapat," kata Basuki di Pontianak, Kalbar, Rabu (23/3/2016), seperti dikutip Antara.
Basuki mengatakan, ada sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang harus menjadi perhatian dalam kaitannya dengan proyek Hambalang.
Presiden memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan itu. Jokowi menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.
Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu. (baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)
Hambalang tak layak huni
