Dugaan Suap Berjamaah, KPK Teliti Aliran Dana dari Sejumlah Pengembang Proyek Reklamasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meneliti aliran dana yang diduga diberikan sejumlah perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Salah satunya, KPK mencari tahu apakah suap yang diberikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta berasal dari gabungan para perusahaan pengembang.
"Itu salah satu yang sedang diteliti," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Baca juga: Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas
Menurut Syarief, proyek reklamasi tersebut dikerjakan oleh beberapa perusahaan yang merupakan anak perusahaan pengembang properti. Nantinya, perusahaan yang dianggap relevan oleh penyidik akan dipanggil dan dimintai keterangan.
Sementara itu, bagi beberapa pemilik perusahaan yang dianggap memiliki informasi penting seputar dugaan suap, maka KPK dapat meminta pihak Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri.
(Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)
Salah satunya seperti pencegahan terhadap Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, atau Aguan.
"Beliau (Aguan) sebagai saksi yang akan diperiksa," kata Syarief.
Pembuatan sebanyak 17 pulau dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta melibatkan sembilan pengembang.
Baca juga: Cerita Pegawai BUMN Dipermalukan Dirut Karena Keukeuh Sesuai Aturan
Pengembang itu adalah Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land), Pelindo II, Manggala Krida Yudha, Taman Harapan Indah, dan Jaladri Kartika Ekapaksi.
(Baca: Penjelasan Balegda DKI soal Kontribusi Pengembang 5 Persen dalam Raperda Reklamasi)
Lima pengembang ini masing-masing mendapat izin prinsip atas satu pulau.
Empat pengembang lain adalah Jakarta Propertindo (2 pulau), KEK Marunda (2 pulau), Pembangunan Jaya Ancol (4 pulau), Kapuk Naga Indah (5 pulau). Kapuk Naga Indah yang mengembangkan lima pulau adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group.
