Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Saya Ingin Tahu KPK Tanya Apa, Orang Jelas BPK "Ngaco" Begitu

Kompas.com - 12/04/2016, 09:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com â€” Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memberikan keterangan seputar pembelian lahan milik RS Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/4/2016).

Sebelum masuk ke Gedung KPK, Selasa pagi, Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut seperti yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," ujarnya.

(Baca juga: Bawa Dokumen soal RS Sumber Waras, Ahok Tiba di Gedung KPK)

Kasus ini bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Meski demikian, Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.

"Padahal, BPK dan KPK sudah pernah audit investigasi, ya kan? Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa," kata Ahok.

 

Kompas TV Selasa Besok, Ahok Penuhi Panggilan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
KPK Dalami Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono
KPK Dalami Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono
Nasional
KPK Sita Uang Rp 5,3 Miliar dan Deposito Rp 28 Miliar dalam Kasus Pengadaan EDC
KPK Sita Uang Rp 5,3 Miliar dan Deposito Rp 28 Miliar dalam Kasus Pengadaan EDC
Nasional
Bappenas Sebut 8.000 SPPG Siap Beroperasi Agustus, Layani 24 Juta Penerima MBG
Bappenas Sebut 8.000 SPPG Siap Beroperasi Agustus, Layani 24 Juta Penerima MBG
Nasional
Natalius Pigai Usul Revisi UU HAM: Sudah 24 Tahun, Banyak yang Tak Update
Natalius Pigai Usul Revisi UU HAM: Sudah 24 Tahun, Banyak yang Tak Update
Nasional
Soal Pemakzulan Gibran, Puan Janji Proses dengan Baik dan Cek Apa yang Bisa DPR Lakukan
Soal Pemakzulan Gibran, Puan Janji Proses dengan Baik dan Cek Apa yang Bisa DPR Lakukan
Nasional
Prabowo Akan Bentuk Tim Khusus untuk Bangun Kampung Haji di Arab Saudi
Prabowo Akan Bentuk Tim Khusus untuk Bangun Kampung Haji di Arab Saudi
Nasional
Pembangunan SPPG Baru 10 Persen, Program MBG Dikhawatirkan Tak Capai Target
Pembangunan SPPG Baru 10 Persen, Program MBG Dikhawatirkan Tak Capai Target
Nasional
Kubu Hasto Tuding Tuntutan Jaksa KPK Berdasar Imajinasi dan Penuh Kebencian
Kubu Hasto Tuding Tuntutan Jaksa KPK Berdasar Imajinasi dan Penuh Kebencian
Nasional
Natalius Pigai Usul Korupsi Masuk dalam Revisi UU HAM
Natalius Pigai Usul Korupsi Masuk dalam Revisi UU HAM
Nasional
Pimpinan Komisi I Targetkan Fit-Proper Test Calon Dubes Rampung Sepekan
Pimpinan Komisi I Targetkan Fit-Proper Test Calon Dubes Rampung Sepekan
Nasional
Sidang Pleidoi Hasto Kristiyanto Bakal Digelar pada 10 Juli 2025
Sidang Pleidoi Hasto Kristiyanto Bakal Digelar pada 10 Juli 2025
Nasional
Komisi I DPR Jadwalkan 'Fit and Proper Test' Calon Dubes 24 Negara Sabtu-Minggu Pekan Ini
Komisi I DPR Jadwalkan "Fit and Proper Test" Calon Dubes 24 Negara Sabtu-Minggu Pekan Ini
Nasional
Sebut Pembahasan Calon Dubes Rahasia, Puan: Tata Tertibnya Seperti Itu
Sebut Pembahasan Calon Dubes Rahasia, Puan: Tata Tertibnya Seperti Itu
Nasional
BKKBN Sebut Angka Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Ideal
BKKBN Sebut Angka Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Ideal
Nasional
Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Tuntutan Hasto Kristiyanto
Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Tuntutan Hasto Kristiyanto
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau