Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Pastikan Golkar Dukung RUU "Tax Amnesty"

Kompas.com - 15/04/2016, 14:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto memastikan bahwa fraksinya mendukung total pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

"Sesuai petunjuk Ketua Umum Partai Golkar, beliau mendukung untuk melaksanakan ini," ujar Novanto usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (15/4/2016).

Dalam pertemuan bersama Presiden, Novanto dan rekan-rekan wakil rakyat mendapat gambaran tentang pentingnya RUU itu bagi peningkatan ekonomi nasional.

"Dana-dana yang diparkir di luar bukan di Panama saja, tapi di seluruh negara. Beliau gambarkan ini jalan terbaik supaya dana para pengusaha atau lainnya bisa masuk ke kita," ujar dia.

(Baca: Bertemu, Presiden dan DPR Sepakat Percepat Pembahasan RUU "Tax Amnesty")

Novanto juga mengatakan, dari dulu dirinya selalu mendukung program pemerintah jika hal itu demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu tidak ada alasan kali ini dirinya berseberangan dengan pemerintah.

"Saya dari dulu sampai sekarang selalu hormat dan selalu berikan dukungan kepada beliau (Presiden)," lanjut dia.

Sebelumnya, DPR RI telah memutuskan Komisi XI membahas RUU Tax Amnesty dalam masa sidang kali ini setelah sempat tertunda beberapa bulan.

Masa sidang kali ini akan berakhir pada 29 April 2016. Berarti, Komisi XI dan pemerintah hanya memiliki waktu dua pekan saja untuk membahas RUU tersebut.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Nasional
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Nasional
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Nasional
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Nasional
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Nasional
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Nasional
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Nasional
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
Nasional
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Nasional
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Nasional
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Nasional
MA Sebut Perlindungan Hukum Bagi Jaksa Harus Dibatasi
MA Sebut Perlindungan Hukum Bagi Jaksa Harus Dibatasi
Nasional
Makna 'Mawar' di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Makna "Mawar" di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Nasional
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Nasional
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau