Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Iuran Rp 20 M Bagi Tiap Kandidat Caketum Golkar, Ini Kata Zainudin Amali

Kompas.com - 18/04/2016, 06:04 WIB
Achmad Faizal

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Organizing Commite (OC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar meluruskan kabar sumbangan calon ketua umum Rp 20 miliar pada penyelenggara Munaslub yang akan digelar di Bali, Mei mendatang.

Pimpinan OC Munaslub, Zainudin Amali, justru mengaku bingung, dari mana keluarnya angka Rp 20 miliar tersebut.

"Kami memang sempat membahas ide menghimpun dana dari para calon ketua umum, tapi kami belum sampai membahas nilai angkanya," kata Zainudin, usai Musda IX Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu (17/4/2016) malam.

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

Ide itu, sebut Zainuddin, tujuannya semata-mata untuk meminimalisir praktik politik uang pada forum Munaslub.

"Jadi dana dari calon ketua umum dihimpun oleh penyelenggara Munaslub, lalu disalurkan kepada semua peserta sebagai uang saku dan keperluan Munaslub, tanpa tahu dari calon mana dana tersebut diperoleh," ucap dia.

Namun, rencana itu masih sebatas ide, dan jika nantinya disepakati untuk dipakai, maka harus melalui mekanisme rapat pleno.

(Baca: Aburizal Bakrie Sebut Setoran Rp 20 Miliar Akan Dijadikan Dana Gotong Royong)

"Jadi tidak benar ada angka Rp 20 miliar, kami juga tidak tahu, angka itu dari mana," tutur Zainudin.

Dia mengaku prihatin, sebelum Munaslub, sudah mendengar isu-isu politik uang dari para calon ketua umum, seperti bagi-bagi dollar, dan sebagainya. Ide menghimpun dana calon ketua umum itu justru menghindari praktek transaksi seperti itu.

Kompas TV Mahar Caketum Golkar Rp 20 M Hanya Wacana?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Nasional
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
Nasional
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
Nasional
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Nasional
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Nasional
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Nasional
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Nasional
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Nasional
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Nasional
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Nasional
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Nasional
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Nasional
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Nasional
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau