Proses Yudisial Dinilai Perlu Dilakukan untuk Selesaikan Tragedi 1965
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Koalisi untuk Kebenaran dan Pengungkapan Kebenaran, Kamala Chandra Kirana, mengungkapkan keberatan apabila proses rekonsiliasi menjadi titik awal dalam menuntaskan kasus kekerasan Tragedi 1965.
Menurut Kamala, rekonsiliasi nasional merupakan dampak dari proses pengungkapan kebenaran yang seharusnya lebih dulu diupayakan oleh pemerintah.
Meskipun sulit, kata Kamala, proses pengadilan harus tetap dilakukan. Proses tersebut dinilai merupakan satu-satunya upaya menuju penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Mantap Tolak KJA, Susi Pudjiastuti: Hatur Nuhun Pak Gubernur
"Meski sulit, ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pengadilan," ujar Kamala saat menjadi panelis dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).
Selain itu, menurut Kamala, proses pengadilan itu nantinya akan mendorong adanya pengungkapan kebenaran secara resmi oleh negara dan pemulihan hak korban dari berbagai sisi kehidupan, seperti ranah sosial, ekonomi dan budaya.
Oleh karena itu ia meminta Pemerintah segera membentuk komite ad hoc yang independen untuk memfasilitasi adanya proses yudisial yang akuntabel dan kredibel.
"Proses yudisial tersebut penting untuk memberikan jaminan keamanan dan untuk membuka jalur komunikasi dengan publik," kata Kamala.
"Dengan begitu penyelesaian bisa dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Penegakan hukum dan HAM merupakan kewajiban negara," ucapnya.
