Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simposium Tandingan Dinilai Tak Efektif Jika Hanya Bangkitkan Isu PKI

Kompas.com - 01/06/2016, 21:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai simposium tandingan yang diadakan para purnawirawan TNI tak efektif jika hanya mengangkat isu kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dia mengatakan, isu itu merupakan isu lama yang dibangkitkan tanpa adanya fakta yang kuat. Akhirnya pesan untuk rekonsiliasi bersama antara korban 1965 dan 1948 pun tereduksi.

"Tidak efektif kalau pesannya tentang kebangkitan PKI. Karena PKI sudah dibubarkan. Stigma tentang komunisme memang selalu dihidupkan selama 30 tahun Orde Baru (Orba)," tulis Asvi saat dihubungi melalui pesan singkat Rabu (1/6/2016).

Baca juga: Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat

Dia pun mengatakan komunisme sebagai ideologi sudah lama bangkrut dimana pun.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

 

"Sehingga tidak ada lagi orang percaya KGB (Badan Intelejen Rusia) atau kelahiran kembali PKI," lanjut Asvi.

Baca juga: Bobby Ingatkan Warga Sumut Terima Keputusan 4 Pulau: Aceh Tetangga Kita, Jangan Mau Terhasut

Dia pun menilai simposium tandingan ini diadakan bertujuan untuk mereduksi atau mementahkan kesimpulan dan rekomendasi Simposium Tragedi 1965 di Aryaduta beberapa waktu lalu.

Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" yang merupakan reaksi dari Simposium Tragedi 1965 resmi dibuka di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016) pada pukul 08.30 WIB. Acara tersebut dibuka oleh ketua panitia, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

(Baca: Resmi Dibuka, Simposium Purnawirawan TNI Akan Rumuskan Rekomendasi soal PKI)

Baca juga: Cara Minum Air Lemon yang Benar untuk Bantu Hancurkan Batu Ginjal

Dalam sambutan pembukanya Kiki mengatakan simposium ini memiliki tujuan akhir berupa rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah untuk menyikapi polemik kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kami akan berikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah supaya mengambil langkah yang tepat dalam melindungi pancasila dari PKI," tutur Kiki kepada seluruh peserta simposium.

Kompas TV Pemerintah Bahas Sejarah G20S
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pakar: Tingginya Kepuasan Publik atas Penanganan Korupsi Jadi Momentum Penegak Hukum Tingkatkan Kinerja
Pakar: Tingginya Kepuasan Publik atas Penanganan Korupsi Jadi Momentum Penegak Hukum Tingkatkan Kinerja
Nasional
Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
Nasional
Menteri PKP Maruarar Gandeng KPK Awasi Program Perumahan untuk Cegah Korupsi
Menteri PKP Maruarar Gandeng KPK Awasi Program Perumahan untuk Cegah Korupsi
Nasional
Usai Insiden Ancaman Bom, Kemenag Terus Koordinasi dengan Saudia Airlines
Usai Insiden Ancaman Bom, Kemenag Terus Koordinasi dengan Saudia Airlines
Nasional
8 Jam Diperiksa KPK, Windy Idol Disodori Hampir 100 Pertanyaan
8 Jam Diperiksa KPK, Windy Idol Disodori Hampir 100 Pertanyaan
Nasional
Maruarar Jawab Kritik Rumah Subsidi 18 Meter Persegi: Yang Ukuran 60 Meter Tidak Ada di Kota
Maruarar Jawab Kritik Rumah Subsidi 18 Meter Persegi: Yang Ukuran 60 Meter Tidak Ada di Kota
Nasional
Profil Bro Ron, Caketum PSI yang Siap Bersaing dengan Jokowi
Profil Bro Ron, Caketum PSI yang Siap Bersaing dengan Jokowi
Nasional
Zarof Ricar Punya Akses Istimewa ke Hakim PN hingga MA, Hasilnya Dapat Gratifikasi Rp 1 Triliun
Zarof Ricar Punya Akses Istimewa ke Hakim PN hingga MA, Hasilnya Dapat Gratifikasi Rp 1 Triliun
Nasional
Klarifikasi BGN soal Menu MBG Berbahan Mentah di Tangerang Selatan
Klarifikasi BGN soal Menu MBG Berbahan Mentah di Tangerang Selatan
Nasional
Kenapa Ada 1,3 Juta Penerima Bansos yang Gagal Ditransfer?
Kenapa Ada 1,3 Juta Penerima Bansos yang Gagal Ditransfer?
Nasional
Gibran Sambangi Perajin Kendang di Blitar, Dorong Ekspansi ke Afrika dan Penjualan Online
Gibran Sambangi Perajin Kendang di Blitar, Dorong Ekspansi ke Afrika dan Penjualan Online
Nasional
Pertamina dan Seruni Bangun Sarana Air Bersih di Sragen, Sasar 1.280 KK
Pertamina dan Seruni Bangun Sarana Air Bersih di Sragen, Sasar 1.280 KK
Nasional
Jaksa Agung Datangi Kejati Maluku Utara, Beri Wejangan soal Tambang Nikel Ilegal
Jaksa Agung Datangi Kejati Maluku Utara, Beri Wejangan soal Tambang Nikel Ilegal
Nasional
Prabowo Bubarkan Satgas Sapu Bersih Pungli yang Dibentuk Jokowi pada 2016
Prabowo Bubarkan Satgas Sapu Bersih Pungli yang Dibentuk Jokowi pada 2016
Nasional
Kronologi Imigrasi Tangkap WN Australia Pelaku Penembakan WNA di Bali
Kronologi Imigrasi Tangkap WN Australia Pelaku Penembakan WNA di Bali
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau