Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sudah Kantongi Hasil Survei, Paling Rasional Dukung Ahok-Djarot

Kompas.com - 07/06/2016, 16:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, mengaku, partainya saat ini telah mengantongi beberapa nama hasil survei internal yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, dia menyatakan, hasil survei tersebut tidak bisa dipublikasikan.

"Survei internal sudah selesai, tetapi tak bisa dipublikasikan karena itu milik partai, ada beberapa nama termasuk dari internal," kata Charles saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2016).

Saat ditanya mengenai kemungkinan mengusung calon internal pada Pilgub DKI, Charles justru menyatakan hal yang sebaliknya.

"Stok calon dari internal pastinya ada, tetapi langkah paling rasional ya tetap mengusung petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tingkat kepuasan publik mereka masih tertinggi, 82,8 persen," kata dia.

(Baca: Kata Wasekjen PDI-P, Kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung)

"Saya kan juga anggota DPR dari dapil DKI, dan masyarakat di dapil saya juga banyak yang bilang mereka maunya sama Ahok-Djarot lagi," lanjut dia.

Pernyataan Charles ini berseberangan dengan Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Dwi Hartono.

Bambang mengatakan, partainya memiliki stok kader internal yang banyak untuk diusung sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal tersebut diutarakan Bambang dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2016).

(Baca: Djarot Bantah PDI-P Pasang Spanduk "Relawan Ahok-Djarot")

Pernyataan tersebut disampaikan dalam menyikapi santernya isu PDI-P akan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma untuk maju pada Pilgub DKI.

Bambang menilai, isu tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa PDI-P tak memiliki banyak kader yang berkualitas. Dengan demikian, alternatif yang dimiliki seolah-olah hanya Risma untuk melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kompas TV PDI-P Mulai Menyaring Calon Gubernur

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal
Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal
Nasional
Ahli Sebut “Bapak” dalam Telepon Harun Masiku Merujuk ke Hasto
Ahli Sebut “Bapak” dalam Telepon Harun Masiku Merujuk ke Hasto
Nasional
Kapolri Berangkatkan 700 Buruh Korban PHK ke Tempat Kerja Baru di Brebes dan Cirebon
Kapolri Berangkatkan 700 Buruh Korban PHK ke Tempat Kerja Baru di Brebes dan Cirebon
Nasional
Gaji Hakim Naik 280 Persen Harus Diikuti Komitmen Moral dan Integritas
Gaji Hakim Naik 280 Persen Harus Diikuti Komitmen Moral dan Integritas
Nasional
Saat Wamendagri Ribka Haluk 'Minta Ampun' jika Terjadi PSU Jilid II di Papua
Saat Wamendagri Ribka Haluk "Minta Ampun" jika Terjadi PSU Jilid II di Papua
Nasional
Rencana Giant Sea Wall Digagas Sejak Era Soeharto, Prabowo: Tak Ada Lagi Penundaan
Rencana Giant Sea Wall Digagas Sejak Era Soeharto, Prabowo: Tak Ada Lagi Penundaan
Nasional
KPK Dalami Besaran Tarif Tak Resmi yang Diminta Eks Pegawai Kemenaker ke TKA yang Urus Izin
KPK Dalami Besaran Tarif Tak Resmi yang Diminta Eks Pegawai Kemenaker ke TKA yang Urus Izin
Nasional
Mendagri Ingatkan Pemda Segera Buat Kebijakan Pembatasan Tempat Merokok
Mendagri Ingatkan Pemda Segera Buat Kebijakan Pembatasan Tempat Merokok
Nasional
3 Wakapolri pada Era Kapolri Jenderal Sigit, Siapa Saja Mereka?
3 Wakapolri pada Era Kapolri Jenderal Sigit, Siapa Saja Mereka?
Nasional
Prabowo Bandingkan Kerja Swasta dan BUMN: Lebih Moderen dan Efisien
Prabowo Bandingkan Kerja Swasta dan BUMN: Lebih Moderen dan Efisien
Nasional
Ahli UI Akui Analisis Kasus Hasto Hanya Berdasarkan Ilustrasi Penyidik KPK
Ahli UI Akui Analisis Kasus Hasto Hanya Berdasarkan Ilustrasi Penyidik KPK
Nasional
72 Persen Program Drone di Indonesia Disebut Berakhir Prototipe
72 Persen Program Drone di Indonesia Disebut Berakhir Prototipe
Nasional
Selain Divonis 14 Tahun Bui, Pendiri Sriwijaya Air Juga Dihukum Bayar Rp 1,05 Triliun
Selain Divonis 14 Tahun Bui, Pendiri Sriwijaya Air Juga Dihukum Bayar Rp 1,05 Triliun
Nasional
4 Pulau Dipindah ke Sumut, Muzakir Manaf: Sejak Dulu Itu Punya Aceh
4 Pulau Dipindah ke Sumut, Muzakir Manaf: Sejak Dulu Itu Punya Aceh
Nasional
Prabowo Ungkap Skema Rumit Penyaluran Pupuk Subsidi: 145 Aturan dan Tanda Tangan, Saya Coret!
Prabowo Ungkap Skema Rumit Penyaluran Pupuk Subsidi: 145 Aturan dan Tanda Tangan, Saya Coret!
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau