Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kritikan SBY, Jokowi Tersenyum

Kompas.com - 14/06/2016, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dengan senang hati menerima kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden akan menjadikan kritik itu sebagai masukan bagi jalannya pemerintahan kedepan.

"Saya tanya secara langsung kepada Bapak Presiden, beliau hanya tersenyum dan dengan senang hati menerima kritik itu karena memang masih banyak dalam pemerintahan ini memerlukan perbaikan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Pramono mengatakan, kritik Presiden keenam RI itu justru bisa menjadi obat kuat bagi pemerintahan. Dia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak antikritik.

"Bahkan kita mengharapkan untuk dikritik. Semakin dikritik, semakin disayangi, maka kritik tadi menjadi obat kuat, membuat pemerintahan ini makin kuat," ujar Politisi PDI-P ini.

(baca: Kata JK soal 7 Catatan SBY)

Pramono mengaku pemerintah sudah mempelajari tujuh poin masukan yang disampaikan SBY. Pemerintah akan mempelajari mana yang harus ditindaklanjuti dari masukan tersebut.

"Kan ada 7 poin, kita anggap semuanya baik," ucap Pramono.

Sebelumnya, SBY dalam acara buka bersama Partai Demokrat menyampaikan tujuh poin catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK.

Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik.

Selain itu, SBY juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.

"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata SBY. (Baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

Di sektor ekonomi, SBY menilai kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata SBY.

"Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna," ujarnya.

Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai sumber pemasukan di dalam APBN.

Halaman:
Berikan Opinimu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
Nasional
Uang Pensiun dan Pesangon Kena Pajak, UU Perpajakan Digugat ke MK
Uang Pensiun dan Pesangon Kena Pajak, UU Perpajakan Digugat ke MK
Nasional
Dasco: Dana Reses Bukan untuk Anggota DPR tapi Kegiatan Aspirasi Masyarakat
Dasco: Dana Reses Bukan untuk Anggota DPR tapi Kegiatan Aspirasi Masyarakat
Nasional
Pimpinan DPR Pastikan Dana Reses DPR Tak Naik Oktober Ini, Tetap Rp 702 Juta
Pimpinan DPR Pastikan Dana Reses DPR Tak Naik Oktober Ini, Tetap Rp 702 Juta
Nasional
Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah
Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah
Nasional
Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco
Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco
Nasional
Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
Nasional
HNW: Kalau Rusia Dilarang FIFA, Mestinya Israel Juga
HNW: Kalau Rusia Dilarang FIFA, Mestinya Israel Juga
Nasional
Dorong Investasi, Kementrans Benahi Regulasi Kerja Sama Lahan Transmigrasi
Dorong Investasi, Kementrans Benahi Regulasi Kerja Sama Lahan Transmigrasi
Nasional
Menolak Atlet Israel: Antara Prinsip, Kemanusiaan, dan Nilai Olahraga
Menolak Atlet Israel: Antara Prinsip, Kemanusiaan, dan Nilai Olahraga
Nasional
Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
Nasional
Lewat MIF 2025, Otorita IKN Jajaki Kolaborasi Global untuk Perkuat Investasi Nusantara
Lewat MIF 2025, Otorita IKN Jajaki Kolaborasi Global untuk Perkuat Investasi Nusantara
Nasional
Mencari Silfester Matutina, Kok Kejagung Minta Tolong Pengacara Terpidana?
Mencari Silfester Matutina, Kok Kejagung Minta Tolong Pengacara Terpidana?
Nasional
Wujudkan Nusantara Sehat, Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis
Wujudkan Nusantara Sehat, Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis
Nasional
Friksi Faksi Partai Kakbah: Habis Islah, Terbit Gugatan Kader ke Ketum PPP
Friksi Faksi Partai Kakbah: Habis Islah, Terbit Gugatan Kader ke Ketum PPP
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau