Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tantangan KPI Menurut Komisioner Terpilih

Kompas.com - 20/07/2016, 19:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia, Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin, mengatakan, ada sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi KPI.

Salah satunya tantangan itu adalah era digitalisasi televisi yang sudah di depan mata.

Selain itu, isu terkait bullying dan kekerasan seksual juga menjadi fokus KPI ke depan.

Sudjarwanto mengatakan, Komisi I berpesan agar KPI mampu mengawal konten siaran yang lebih baik.

"Jangan sampai acara-acara tidak bermutu dan tidak berguna untuk masyarakat itu masih mendominasi layar kaca kita," kata Sudjarwanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Tantangan lainnya adalah kontribusi KPI dalam hal siaran politik. Dalam tiga tahun ke depan, akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada tahun 2019.

Pada tahun politik itu, kata dia, KPI diharapkan bersikap tegas terhadap lembaga penyiaran dan adil kepada semua kontestan politik.

"Tentunya ini akan jadi upaya maksimal," kata Sudjarwanto, yang juga menjabat komisioner KPI periode sebelumnya.

Seperti diberitakan, pada hari ini, DPR mengesahkan 9 komisioner terpilih KPI. Sembilan komisioner ini dipilih oleh Komisi I dari 27 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Kesembilan komisioner terpilih itu adalah:
1. Nuning Rodiyah 
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin 
3. Yuliandre Darwis 
4. Ubaidillah 
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga 
7. Mayong Suryo Laksono 
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela 
9. Agung Suprio

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.
Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.
Nasional
Janji Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan, Habiburokhman: Tak Ada Cerita Rapat di Hotel
Janji Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan, Habiburokhman: Tak Ada Cerita Rapat di Hotel
Nasional
Istana soal Penunjukan 24 Calon Dubes: Hak Prerogatif Presiden, 18 dari Diplomat Karier
Istana soal Penunjukan 24 Calon Dubes: Hak Prerogatif Presiden, 18 dari Diplomat Karier
Nasional
Pengacara Korban Investasi yang Suap Jaksa Azam Dihukum 4,5 Tahun Penjara
Pengacara Korban Investasi yang Suap Jaksa Azam Dihukum 4,5 Tahun Penjara
Nasional
Pimpinan DPR Harap Pemerintah Segera Negosiasi soal Tarif Impor AS ke Indonesia
Pimpinan DPR Harap Pemerintah Segera Negosiasi soal Tarif Impor AS ke Indonesia
Nasional
Sosok Effendi Simbolon, Pecatan PDIP yang Pernah Sebut 'TNI Kayak Gerombolan'
Sosok Effendi Simbolon, Pecatan PDIP yang Pernah Sebut "TNI Kayak Gerombolan"
Nasional
Interupsi! Rieke 'Oneng' PDIP Kabarkan Warga Enggano Tak Terisolasi Lagi
Interupsi! Rieke "Oneng" PDIP Kabarkan Warga Enggano Tak Terisolasi Lagi
Nasional
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
Nasional
Istana Tekankan Pemilihan 24 Nama Calon Dubes Tak Terburu-buru, Memang Sudah Lama Kosong
Istana Tekankan Pemilihan 24 Nama Calon Dubes Tak Terburu-buru, Memang Sudah Lama Kosong
Nasional
DPR Setujui 24 Calon Dubes RI, Segera Diserahkan ke Prabowo, Siapa Saja?
DPR Setujui 24 Calon Dubes RI, Segera Diserahkan ke Prabowo, Siapa Saja?
Nasional
DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis 2025-2029
DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis 2025-2029
Nasional
KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
Nasional
Airlangga Terbang dari Brasil ke AS, Akan Negosiasi Tarif Impor Trump
Airlangga Terbang dari Brasil ke AS, Akan Negosiasi Tarif Impor Trump
Nasional
Nasdem: Jangan Kemudian MK Membuat Undang-Undang Dasar Baru
Nasdem: Jangan Kemudian MK Membuat Undang-Undang Dasar Baru
Nasional
Hakim soal Jaksa Azam Peras Korban Investasi: Merusak Kepercayaan Publik
Hakim soal Jaksa Azam Peras Korban Investasi: Merusak Kepercayaan Publik
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau