Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Parlemen Dinilai Lebih Cocok untuk Masyarakat agar Tahu Peran DPR

Baca di App
Lihat Foto
Lutfy Mairizal Putra
Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam di kantor Fitra (28/8/2016)
|
Editor: Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menilai rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin untuk membuat sekolah parlemen tidaklah tepat.

Menurut Roy, sekolah parlemen seharusnya diberikan untuk masyarakat.

"Sehingga masyarakat tahu, apa sih peran anggota DPR. Karena anggota DPR nanti akan berganti," kata Roy di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Roy, tantangan DPR dewasa ini adalah membuat masyarakat peduli terhadap parlemen. Ia menilai, selama ini masyarakat memilih anggota DPR tidak berdasarkan pemahaman pada fungsi dan tugas DPR.

"Sekolah Parlemen untuk masyarakat itu tidak melanggar peran dan kewenangan DPR. Salah satu tugas DPR adalah mendidik masyarakat untuk paham apa itu DPR," ucap Roy.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video Terkini

Roy menuturkan, adanya kekeliruan calon legislatif saat berkampanye mengumpulkan suara saat pemilu. Calon legislatif seringkali memberikan janji pembangunan kepada masyarakat.

"Terlihat kampanye 2014 lalu anggota DPR berjanji seolah mereka eksekutif, bangun A, B, C. Yang harus diberikan, pengetahuan kepada pemilih adalah tentang fungsi parlemen," kata Roy.

"(Rakyat berpikir), saya memilih anggota DPR, karena ingin agar DPR itu mewakili mereka menyampaikan aspirasinya," ujar Roy.

Ketua DPR Ade Komarudin sebelumnya mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

Selain itu, sekolah parlemen diharapkan bisa membuat standar kualitas legislator meningkat. (Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade.

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini tersebut rencananya diikuti semua Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Lebih jauh Ade berharap, ke depannya semua partai politik juga bisa ikut terlibat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tag

Artikel Terkait

Video rekomendasi
Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Video Pilihan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi