Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Jangan Kontrak Politik Tidak Menggusur, tetapi Kemudian Menggusur, Itu Kebohongan

Kompas.com - 12/10/2016, 21:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, kontrak politik bisa dijadikan tolak ukur integritas seorang pemimpin.

Menurut dia, wajar jika calon kepala daerah membuat kontrak politik dengan warga di daerah yang akan dipimpinnya.

Kontrak politik itu bisa memuat janji calon kepala daerah untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Baca juga: Cerita Avan, Anak Penjual Es di Ponorogo yang Rumahnya Penuh Piala, Mengaku Tak Pernah Dapat Beasiswa Pemda

"Saya kira itu ukuran integritas seseorang menepati janjinya atau tidak. Kontrak politik wajar-wajar saja," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Fadli menambahkan, yang menjadi masalah adalah jika kontrak politik tak dipenuhi sehingga bisa dianggap kebohongan.

"Kontrak politik enggak ada masalah. Tinggal masalahnya dipenuhi enggak janjinya itu. Jangan kontrak politik enggak menggusur, tapi kemudian menggusur. Kalau itu mestinya bisa digugat sebagai kebohongan," tuturnya.

Baca juga: 6 Dokumen Kependudukan yang Tidak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Pada Pilkada DKI Jakarta, bakal calon yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Baswedan menyatakan, kontrak politik berarti bersedia membawa aspirasi masyarakat.

Anies sebelumnya pernah membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Bagi dia, kontrak politik merupakan pernyataan siap memperjuangkan aspirasi warga. Hal itu dianggapnya lebih baik daripada hanya dalam bentuk janji-janji.

Baca juga: Remaja Joki Strava Raup Rp 300.000 Sekali Lari, Uangnya Buat Jajan dan Ditabung

Namun, bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Agus Harimutri Yudhoyono punya pendapat lain. 

Agus menegaskan tak mau terjebak dalam kontrak politik dengan warga tertentu.

Baginya, kontrak politik harus dilakukan dengan semua warga Jakarta, atau bukan dengan sebagian warga.

Selain itu, Agus menilai, kontrak politik sedianya baru dilakukan pelantikan sebagai gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Gerakan Rakyat Diberi Waktu Satu Tahun untuk Pertimbangkan Jadi Parpol
Gerakan Rakyat Diberi Waktu Satu Tahun untuk Pertimbangkan Jadi Parpol
Nasional
Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik
Muncul Aspirasi Ubah Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik
Nasional
Indonesia-Eropa Sepakati Perjanjian CEPA, Prabowo: Ini Saling Menguntungkan
Indonesia-Eropa Sepakati Perjanjian CEPA, Prabowo: Ini Saling Menguntungkan
Nasional
Uni Eropa Longgarkan Visa Schengen Multi Entry untuk WNI
Uni Eropa Longgarkan Visa Schengen Multi Entry untuk WNI
Nasional
Prabowo: Saya Akui Secara Terbuka, Kami Ingin Lihat Eropa Kuat
Prabowo: Saya Akui Secara Terbuka, Kami Ingin Lihat Eropa Kuat
Nasional
Seloroh Prabowo ke Jurnalis Asing: Jangan Tanya yang Sulit
Seloroh Prabowo ke Jurnalis Asing: Jangan Tanya yang Sulit
Nasional
Prabowo Umumkan Indonesia dan Eropa Akhirnya Sepakat soal Perjanjian CEPA
Prabowo Umumkan Indonesia dan Eropa Akhirnya Sepakat soal Perjanjian CEPA
Nasional
Prabowo: AS Akan Selalu Jadi Pemimpin Dunia yang Sangat Penting
Prabowo: AS Akan Selalu Jadi Pemimpin Dunia yang Sangat Penting
Nasional
Seribu Senyum Anak Indonesia dari Seribu Seragam Sekolah Bersama Pertamina
Seribu Senyum Anak Indonesia dari Seribu Seragam Sekolah Bersama Pertamina
Nasional
Menhan Sjafrie Tinjau Barak Kontingen RI Jelang Bastille Day di Paris
Menhan Sjafrie Tinjau Barak Kontingen RI Jelang Bastille Day di Paris
Nasional
60 Keluarga Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat di RI
60 Keluarga Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat di RI
Nasional
Soal Haji Lewat Laut, Pimpinan DPR: Sekarang 9 Jam Saja Banyak yang Meninggal...
Soal Haji Lewat Laut, Pimpinan DPR: Sekarang 9 Jam Saja Banyak yang Meninggal...
Nasional
Beras Oplosan Muncul Setelah BBM Oplosan, Pimpinan DPR: Harus Dihentikan
Beras Oplosan Muncul Setelah BBM Oplosan, Pimpinan DPR: Harus Dihentikan
Nasional
Sekolah Rakyat Diuji Coba Besok, Diresmikan Prabowo Bulan Depan
Sekolah Rakyat Diuji Coba Besok, Diresmikan Prabowo Bulan Depan
Nasional
Aimazing.id, Inovasi AI Karya Perwira Pertamina dan AI Accelerate untuk Optimalisasi Pemasaran Digital UMKM
Aimazing.id, Inovasi AI Karya Perwira Pertamina dan AI Accelerate untuk Optimalisasi Pemasaran Digital UMKM
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau