Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM di Papua Selangit, Jokowi "Sentil" Dirut Pertamina

Kompas.com - 17/10/2016, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, ada ketidakadilan bagi masyarakat Papua terkait harga bahan bakar minyak. Sebab, di sejumlah daerah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

Padahal, di daerah lain harga BBM jenis premium tidak mencapai Rp 7.000 per liter.

"Ada ketidakadilan di sini. Tidak bisa seperti itu. Kalau di barat dan tengah, di sini harusnya sama harganya," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian enam proyek listrik di Jayapura, Senin (17/10/2016).

Baca juga: Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

Jokowi mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto terkait masalah BBM ini.

(baca: Jokowi Instruksikan Semua Kecamatan di Papua Terang Benderang pada 2019)

Namun, Dwi mengakui bahwa cukup sulit untuk membuat harga BBM di sejumlah daerah menjadi murah.

Baca juga: Demokrat: Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Bukan Bagian Partai Kami

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harga Rp 7.000 ruginya banyak. Tapi ini bukan urusan untung dan rugi," ucap Jokowi disambut tepuk tangan riuh warga.

"Sudah saya perintahkan ke Bu Menteri carikan jalan keluar. Yang paling penting harganya kurang lebih sama dengan yang di Jawa," tambah Jokowi.

 

(baca: Jokowi: Enggak Apa-apa Kurus Kayak Saya, yang Penting Sehat)

Baca juga: Diplomat Kemlu Ternyata Tak Sendiri Saat ke Mal Sebelum Tewas, Siapa yang Menemani?

Lalu, lanjut Jokowi, Dirut Pertamina sempat meminta sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, Jokowi menolaknya.

"Enggak lah itu urusan Pertamina. Karena yang di barat untung yang disini kan rugi, kalau disubsidikan juga kan masih untung. Yang paling penting harganya harus sama," ucap Presiden.

Jokowi meyakini dengan harga BBM yang stabil, maka pertumbuhan ekonomi di Papua akan semakin berkembang pesat.

Kompas TV Penurunan Harga BBM Memicu Deflasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
Nasional
Soal Karhutla, Gibran Minta Jangan Ada Pembukaan Lahan Ilegal
Soal Karhutla, Gibran Minta Jangan Ada Pembukaan Lahan Ilegal
Nasional
Menteri Kehutanan Sebut Ada 51 Tersangka Kasus Karhutla di Riau
Menteri Kehutanan Sebut Ada 51 Tersangka Kasus Karhutla di Riau
Nasional
Sidang Lanjutan Uji Formil, Hakim MK Pertanyakan Pintu Masuk Pembentukan UU TNI
Sidang Lanjutan Uji Formil, Hakim MK Pertanyakan Pintu Masuk Pembentukan UU TNI
Nasional
Cegah Keracunan MBG Terulang, Dasco Dorong BGN Lakukan Supervisi
Cegah Keracunan MBG Terulang, Dasco Dorong BGN Lakukan Supervisi
Nasional
Wapres Gibran Janji Akan Terus Evaluasi Sekolah Rakyat
Wapres Gibran Janji Akan Terus Evaluasi Sekolah Rakyat
Nasional
Gibran Prediksi Skor Indonesia Vs Vietnam 3-0: Timnas Lagi 'On Fire'
Gibran Prediksi Skor Indonesia Vs Vietnam 3-0: Timnas Lagi "On Fire"
Nasional
Djarot: Jadwal Kongres PDI-P yang Tentukan Ketua Umum
Djarot: Jadwal Kongres PDI-P yang Tentukan Ketua Umum
Nasional
Dasco Minta BGN Pastikan Kasus Keracunan Massal MBG Tak Lagi Terulang
Dasco Minta BGN Pastikan Kasus Keracunan Massal MBG Tak Lagi Terulang
Nasional
Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
Nasional
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
Nasional
KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan
KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan
Nasional
Ketika Gibran Disambut Antusias Siswa-Siswi Sekolah Rakyat di Riau
Ketika Gibran Disambut Antusias Siswa-Siswi Sekolah Rakyat di Riau
Nasional
WNI di Kamboja-Thailand Belum Dievakuasi, DPR Harap Situasi Kembali Kondusif
WNI di Kamboja-Thailand Belum Dievakuasi, DPR Harap Situasi Kembali Kondusif
Nasional
DPR RI Apresiasi Malaysia Jadi Penengah Thailand-Kamboja: Persaudaraan ASEAN Kuat
DPR RI Apresiasi Malaysia Jadi Penengah Thailand-Kamboja: Persaudaraan ASEAN Kuat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau