Dana Hibah dan Bansos Rawan Disalahgunakan untuk Kampanye Petahana dalam Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di daerah dinilai rawan disalahgunakan petahana yang bertarung di pilkada.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, dana hibah dan bansos berpotensi dimanfaatkan petahana untuk meraup suara.

Temua CBA, alokasi dan realisasi dana tersebut kerap meningkat beberapa tahun menjelang pilkada dihelat.

"Kenaikan dana hibah dan bansos seringkali naik tegak lurus seperti ingin mendulang suara rakyat," ujar Ucok dalam diskusi 'Dinasti Politik di Pilkada 2017' di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Ucok mencontohkan, alokasi dana bansos di Kabupaten Bekasi melonjak drastis menjelang pilkada sejak Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menjabat pada 2012.

Pada tahun 2012, dana bansos yang dialokasikan di Kabupaten Bekasi hanyalah Rp 1,5 miliar. Anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 122 miliar pada tahun 2016. Ucok mengatakan, pola ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi.

Namun, di tiap daerah yang petahananya mencalonkan kembali dalam pilkada.

"Saat ini dana hibah dan bansos seolah diperuntukkan kepada rakyat. Tetapi sebetulnya hanya untuk sekadar memengaruhi rakyat agar suka dan memberikan dukungan kepada inkumben yang ingin mencalonkan kembali jadi kepala daerah," kata Ucok.

Menurut Ucok, rawannya penyalahgunaan tersebut disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap penggunaan dana hibah dan bansos.

"Regulasi dana hibah dan bansos masih banyak kelemahan dalam pengawasan di lapangan. Banyak kepala daerah melanggar regulasi bansos dan hibah ini demi memenangkan pertarungan pilkada," tutur Ucok.

Selain itu, penyerapan dana hibah kerap tak terpantau karena publik teralihkan pada isu-isu politik identitas. "Masyarakat juga belum fokus mengawasi karena bergeser pada isu-isu penistaan agama," kata Ucok.

Untuk itu, Ucok berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat lebih fokus dalam mengawasi penggunaan dana hibah dan bansos selama pilkada dilakukan.

Ucok juga berharap masyarakat tidak teralih pada isu-isu politik identitas dan lebih memfokuskan pada masalah yang lebih krusial, seperti penggunaan dana hibah dan bansos.

"Agar tidak ada petahana yang mempermainkan dana bansos dan hibah di daerah," ucap Ucok.