Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembicaraan soal Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR Sudah sejak Lama

Kompas.com - 21/12/2016, 07:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pembicaraan terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR bukan hal baru di antara partai-partai di DPR.

Menurut Idrus, pembicaraan terkait hal itu telah berlangsung sejak adanya dua koalisi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Ia mengatakan, kemunculan KIH dan KMP seolah membuat adanya dualisme kepemimpinan nasional.

"Untuk mengatasi itu, dari KMP dipercayakan saya sebagai ketua pelaksana KMP bersama Hatta Rajasa. Kemudian dari pihak KIH itu dipercayakan Saudara Pramono Anung dan Olly Dondokambey, dan itu kami lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan," kata Idrus, di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Dari beberapa pertemuan, wacana muncul, yakni mengenai penambahan jumlah pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD).

Akhirnya, jumlah kursi pimpinan AKD ditambah menjadi lima. Saat itu pula, kata Idrus, ada rencana yang muncul mengenai penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Namun, menurut kesepakatan antara KIH dan KMP, rencana tersebut harus ditunda.

Ia tak menyebutkan apa yang menjadi alasan penundaan.

Dalam sebuah negosiasi poltik, kata Idrus, tak semua kepentingan bisa terakomodasi. 

"Pasti ada maju selangkah, ada juga mundur selangkah. Jadi, begitu caranya dalam negosiasi politik. Akhirnya, kita sepakati ini dulu (AKD). Maka waktu ketemu Bu Megawati (Soekarnoputri), ini semacam janji yang harus kami penuhi waktu itu," lanjut dia.

Saat ini, revisi terbatas Undang-Undang MD3 terkait penambahan kursi pimpinan DPR serta MPR telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Rencananya, Rabu (21/12/2016), revisi Undang-Undang MD3 tersebut akan dibahas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Menteri LH: Pulau Manuran Raja Ampat Jadi Keruh karena Tambang Nikel
Menteri LH: Pulau Manuran Raja Ampat Jadi Keruh karena Tambang Nikel
Nasional
Perusahaan Fashion Irlandia Gugat Merk “Primark” Milik Warga Gambir
Perusahaan Fashion Irlandia Gugat Merk “Primark” Milik Warga Gambir
Nasional
Letak Pulau Gag di Raja Ampat yang Disorot karena Tambang Nikel
Letak Pulau Gag di Raja Ampat yang Disorot karena Tambang Nikel
Nasional
Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
Nasional
Eks Kepala PPATK Ungkap Penyelundup Punya Beking 'Bintang-bintang'
Eks Kepala PPATK Ungkap Penyelundup Punya Beking "Bintang-bintang"
Nasional
Kementerian Lingkungan Hidup Segel Tambang Nikel PT ASP di Raja Ampat
Kementerian Lingkungan Hidup Segel Tambang Nikel PT ASP di Raja Ampat
Nasional
Menteri LH Nyatakan Tambang PT GAG Tak Berdampak Serius ke Raja Ampat
Menteri LH Nyatakan Tambang PT GAG Tak Berdampak Serius ke Raja Ampat
Nasional
Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN
Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN
Nasional
Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat
Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat
Nasional
5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI
5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI
Nasional
Anggota DPR Sebut Banyak Tambang Ilegal di Papua Dibeking Oknum Pemerintah dan TNI-Polri
Anggota DPR Sebut Banyak Tambang Ilegal di Papua Dibeking Oknum Pemerintah dan TNI-Polri
Nasional
Harwan Muldidarmawan: Penertiban Kendaraan Angkutan Barang ODOL Demi Keselamatan dan Ketahanan Nasional
Harwan Muldidarmawan: Penertiban Kendaraan Angkutan Barang ODOL Demi Keselamatan dan Ketahanan Nasional
Nasional
Eks Kepala PPATK Soroti Dugaan Uang Haram dari Korupsi Mengalir Lewat Bea Cukai
Eks Kepala PPATK Soroti Dugaan Uang Haram dari Korupsi Mengalir Lewat Bea Cukai
Nasional
Kementerian PU Rampungkan Pembangunan Paralympic Training Center Berstandar Internasional di Karanganyar
Kementerian PU Rampungkan Pembangunan Paralympic Training Center Berstandar Internasional di Karanganyar
Nasional
Penegakan Pelaporan Uang Tunai Lemah, Yunus Husein: Uang Haram Bisa Lolos Lewat Perbatasan
Penegakan Pelaporan Uang Tunai Lemah, Yunus Husein: Uang Haram Bisa Lolos Lewat Perbatasan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
10 Nama yang Dilarang Masuk Amerika Serikat, Siapa Saja? Apa Alasannya?
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau