Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/01/2017, 14:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membantah kabar bahwa dirinya mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait penghentian kerja sama militer secara sepihak dengan Australia Defence Force (ADF).

Kabar tersebut sempat ditulis oleh sebuah media massa asing. Dalam artikel itu, Presiden Jokowi disebut menegur Gatot saat rapat paripurna kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016).

"Teguran tidak ada, itu hoax, ngapain kita mikirin itu. Capek," ujar Gatot saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

Baca juga: 5 Makanan dan Minuman yang Bantu Memecah Batu Ginjal, Apa Saja?

(baca: Dampak Insiden di Swanborne)

Gatot menegaskan, seluruh keputusan institusional yang dia buat selalu berdasarkan pada persetujuan Presiden.

Menurut dia, keputusan penghentian kerja sama militer dengan Australia sudah diketahui oleh Presiden.

Baca juga: Prabowo Dianggap Tepat Pilih Putin daripada ke KTT G7: Di Rusia Jadi Tamu Utama, di Kanada Jadi Pendengar

"Saya sudah katakan bahwa semua yang saya lakukan karena Presiden. Presiden itu pimpinan saya," tuturnya.

(baca: Lewat Telepon, Menhan Australia Minta Maaf kepada Menhan RI)

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Baca juga: Keajaiban Kursi 11A Air India, Bagaimana Ramesh Selamat dari Ledakan Pesawat?

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

(baca: Ini Penjelasan Australia kepada Menhan soal Dugaan Hina Pancasila)

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Kompas TV Jokowi: Australia Singgung Prinsip Bangsa Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
Nasional
Menhan Sjafrie Minta Pandangan Purnawirawan dan Pakar soal Dewan Pertahanan Nasional
Menhan Sjafrie Minta Pandangan Purnawirawan dan Pakar soal Dewan Pertahanan Nasional
Nasional
2 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Jadi Saksi Eks Ketua PN Surabaya
2 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Jadi Saksi Eks Ketua PN Surabaya
Nasional
Usulan Syarat Sarjana Hukum untuk Penyidik Dikhawatirkan Bikin Kewalahan
Usulan Syarat Sarjana Hukum untuk Penyidik Dikhawatirkan Bikin Kewalahan
Nasional
Ketua MA Ingatkan Hakim: Mau ke Diskotek atau Karaoke Silakan, tapi Usia Jabatan Tak Panjang
Ketua MA Ingatkan Hakim: Mau ke Diskotek atau Karaoke Silakan, tapi Usia Jabatan Tak Panjang
Nasional
Greenpeace: Persoalan Tambang Raja Ampat Bukti Pemerintah Masih “No Viral, No Justice”
Greenpeace: Persoalan Tambang Raja Ampat Bukti Pemerintah Masih “No Viral, No Justice”
Nasional
Surabaya Tertibkan Izin Parkir Toko Swalayan, Wali Kota Eri: Untuk Lindungi Konsumen dan Pengusaha
Surabaya Tertibkan Izin Parkir Toko Swalayan, Wali Kota Eri: Untuk Lindungi Konsumen dan Pengusaha
BrandzView
Ketua MA Peringatkan Tak Boleh Ada Transaksional: Rp 100.000 Saja Saya Copot!
Ketua MA Peringatkan Tak Boleh Ada Transaksional: Rp 100.000 Saja Saya Copot!
Nasional
Ingin Diperbolehkan Jadi Saksi, Kuasa Hukum Hasto Harap Hakim Berlaku Adil
Ingin Diperbolehkan Jadi Saksi, Kuasa Hukum Hasto Harap Hakim Berlaku Adil
Nasional
Usul Anggota Dewan: Penyidik-Penyelidik Reserse Polisi Minimal Sarjana Hukum
Usul Anggota Dewan: Penyidik-Penyelidik Reserse Polisi Minimal Sarjana Hukum
Nasional
Menhan Pimpin Rapat Dewan Pertahanan Nasional, Ada Wiranto, Jimly, hingga Refly Harun
Menhan Pimpin Rapat Dewan Pertahanan Nasional, Ada Wiranto, Jimly, hingga Refly Harun
Nasional
Anggota NasDem DPR Dukung Revisi KUHAP Soal Penyidik Harus Sarjana Hukum
Anggota NasDem DPR Dukung Revisi KUHAP Soal Penyidik Harus Sarjana Hukum
Nasional
Gaji Hakim Naik, Ketua MA: “Zero Tolerance” untuk Pelayanan Transaksional
Gaji Hakim Naik, Ketua MA: “Zero Tolerance” untuk Pelayanan Transaksional
Nasional
Jemaah Haji Diminta Tak Bawa Barang Berlebihan Saat Pulang, Awas Disita!
Jemaah Haji Diminta Tak Bawa Barang Berlebihan Saat Pulang, Awas Disita!
Nasional
Tekad Prabowo Tuntaskan 'Giant Sea Wall' yang Digagas Sejak Era Soeharto...
Tekad Prabowo Tuntaskan "Giant Sea Wall" yang Digagas Sejak Era Soeharto...
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau