Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angola Dukung Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Kompas.com - 12/04/2017, 22:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Angola, Georges Rebelo Pinto Chikoti menyatakan, negaranya siap mendukung rencana pencalonan diri Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020.

"Saya akan menulis ke Menteri Luar Negeri. Saya pikir di akhir bulan ini Indonesia sedang berkampanye untuk menjadi anggota Dewan Keamanan," kata Chikoti di Kantor Wapres, Rabu (12/4/2017).

"Jadi kami mendukung Indonesia," ujar dia.

Kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB telah dimulai ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Sidang Umum PBB, September 2016 lalu.

(Baca: Wapres Buka Kampanye Pencalonan Indonesia sebagai Anggota DK PBB)

Menurut Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Mohamad Oemar, Indonesia pernah memiliki pengalaman menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1999-2000.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan, Indonesia memiliki syarat utama untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Sebagai negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia, Indonesia dinilai memenuhi syarat itu.

"Oleh sebab itu Indonesia menjadi bukti bahwa Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang didiami oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis," kata Retno.

(Baca: Menlu Retno Sebut Indonesia Miliki Syarat Utama Sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB)

Kompas TV Dunia Berkomitmen Atasi Krisis Pengungsi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Berminggu-minggu Siapkan, Tom Lembong Baru Tahu Pleidoi Perlu Judul di Hari H
Berminggu-minggu Siapkan, Tom Lembong Baru Tahu Pleidoi Perlu Judul di Hari H
Nasional
Tom Lembong: Kejagung dengan Seenaknya 'Menggeser Gawang'
Tom Lembong: Kejagung dengan Seenaknya "Menggeser Gawang"
Nasional
Tom Lembong ke Habiburokhman: Terima Kasih Telah Membela Saya
Tom Lembong ke Habiburokhman: Terima Kasih Telah Membela Saya
Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait Kasus Pengadaan Mesin EDC
KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait Kasus Pengadaan Mesin EDC
Nasional
Tom Lembong: Hilirisasi Industri Jadi Ilegal kalau Hakim Sepakat Impor Bahan Mentah Pidana
Tom Lembong: Hilirisasi Industri Jadi Ilegal kalau Hakim Sepakat Impor Bahan Mentah Pidana
Nasional
Tom Lembong Sebut Kasusnya Ganjil, Ada Perusahaan Lenyap dari Perkara
Tom Lembong Sebut Kasusnya Ganjil, Ada Perusahaan Lenyap dari Perkara
Nasional
Baca Pleidoi, Tom Lembong: Saya Gabung Oposisi, Saya Terancam Dipidana
Baca Pleidoi, Tom Lembong: Saya Gabung Oposisi, Saya Terancam Dipidana
Nasional
Sebut Jaksa Rancu, Tom Lembong Singgung Istilah “Sudah, tapi Belum”
Sebut Jaksa Rancu, Tom Lembong Singgung Istilah “Sudah, tapi Belum”
Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Hadiri Pleidoi, Anies: Gambarkan Tom Lembong Berintegritas
Eks Wakil Ketua KPK Hadiri Pleidoi, Anies: Gambarkan Tom Lembong Berintegritas
Nasional
Baca Pleidoi, Tom Lembong: Saya Mengalami Langsung Karut-marutnya Aparat Kita
Baca Pleidoi, Tom Lembong: Saya Mengalami Langsung Karut-marutnya Aparat Kita
Nasional
Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran...
Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran...
Nasional
Tom Lembong: Saya Mengalami Langsung Cara Aparat Menjebak dan Menjerat Target
Tom Lembong: Saya Mengalami Langsung Cara Aparat Menjebak dan Menjerat Target
Nasional
Dalam Pleidoi, Tom Lembong Sebut Sprindik Jadi Sinyal Ancaman Penguasa jika Dirinya Dukung Anies
Dalam Pleidoi, Tom Lembong Sebut Sprindik Jadi Sinyal Ancaman Penguasa jika Dirinya Dukung Anies
Nasional
Menhan Minta Anggaran Pertahanan 2026 Ditambah Rp 184 Triliun, Buat Apa Saja?
Menhan Minta Anggaran Pertahanan 2026 Ditambah Rp 184 Triliun, Buat Apa Saja?
Nasional
TPUA Tuding Dirtipidum Lakukan 'Obstruction of Justice' di Kasus Ijazah Jokowi
TPUA Tuding Dirtipidum Lakukan "Obstruction of Justice" di Kasus Ijazah Jokowi
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau