Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Dampak Kebijakan Menteri Susi Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan?

Kompas.com - 18/04/2017, 20:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014, Susi Pudjiastuti telah membuat sejumlah kebijakan terkait illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

Hingga kini, Indonesia tercatat telah meledakkan dan menenggelamkan 318 kapal pencuri ikan berukuran besar.

Kapal-kapal pencuri ikan itu berasal dari berbebagai negara antara lain Vietnam, Filipina, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan Papua New Guinea.

Lalu bagaimana dampak dari kebijakan tersebut bagi para nelayan-nelayan lokal?

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo mengatakan, saat ini nilai tukar nelayan meningkat.

Ia menyebutkan, nilai tukar nelayan pada awal 2017 mencapai angka 110. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016, yakni 105.

"Nilai tukar nelayan itu naik dari tahun lalu yakni 105, sekarang menjadi 110. Jumlah nelayan yang menukar hasil tangkapannya juga meningkat," ujar Eko, saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Selain itu, Eko menyebutkan, kebijakan Menteri Susi juga berdampak positif pada peningkatan pendapatan nelayan.

Selama dua tahun terakhir, bobot tangkapan para nelayan lokal meningkat.

Dengan semakin sedikitnya jumlah kapal pencuri ikan, maka ikan memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkembang.

Saat nelayan lokal menangkap ikan, bobotnya sudah mencapai titik maksimal.

Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan meski harga ikan per kilogramnya tetap stabil.

"Kemarin saya diajak Ibu Susi ke Pangandaran. Di sana itu sudah banyak ikan yang ukurannya besar-besar," tutur Eko.

Berdasarakan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), produksi perikanan mencapai 6,83 juta ton dengan nilai Rp 125,3 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 116,3 triliun.

Dalam data resmi yang dirilis pada Kamis (5/1/2017), nilai dari produksi perikanan 2016 merupakan yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir.

Pada 2015, produksi perikanan 6,52 juta ton dengan nilai mencapai Rp 116,3 triliun.

Adapun pada 2014, produksi perikanan tangkap 6,21 juta ton dengan nilai Rp108,5 triliun, pada 2013 produksinya 5,86 juta ton dengan nilainya Rp 85,1 triliun, dan produksi 2012 hanya 5,84 juta ton dengan nilai Rp 79,3 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com