Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nono Sampono: Penambahan Kursi Jangan Dikaitkan dengan Rekonsiliasi

Kompas.com - 26/05/2017, 19:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono meminta agar penambahan Pimpinan DPD menjadi lima kursi tak dikaitkan dengan rekonsiliasi antara Pimpinan DPD yang baru dan lama.

Pimpinan DPD yang lama yakni GKR Hemas dan Farouk Muhammad belum menerima kepemimpinan Oesman Sapta Odang selaku Ketua DPD, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Kalau memang penambahan, itu sebuah kebutuhan yakni dalam rangka penguatan peran dan fungsi kelembagaan, itu saya setuju, sangat setuju. Tetapi jangan dikaitkan dengan rekonsiliasi, saya menolak malah kalau bicara rekonsiliasi," ujar Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Ia menegaskan tak ada kaitan antara penambahan kursi Pimpinan DPD dengan rekonsiliasi kepemimpinan DPD yang lama dan baru. Nono melanjutkan, kebutuhan Pimpinan DPD sudah dibicarakan sebelum adanya usulan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

(Baca: Badan Legislasi DPR: Penambahan Jumlah Pimpinan DPD untuk Rekonsiliasi)

"Saya kira itu sepanjang tidak melewati kuota tak masalah. Kan di MPR tidak boleh melewati 1/3 atau 30 persen dari anggota DPR. Karena ini memang sudah diatur seperti itu. Ini kembali ke kebutuhan," lanjut dia.

Sebelumnya muncul usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang MD3 yakni penambahan Pimpinan DPR menjadi 7, Pimpinan MPR menjadi 11, dan Pimpinan DPD menjadi 5.

Ketua Badan Legislasi sekaligus Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-undang MD3, Supratman Andi Agtas, mengatakan usulan yang paling bisa diakomodasi ialah penambahan Pimpinan DPD menjadi 5 sebab hal itu terkait rekonsiliasi di internal DPD.

Kompas TV Kekisruhan akibat dualisme kepemimpinan di DPD membuat sidang paripurna yang dipimpin Ketua Baru DPD Oesman Sapta Odang mendapat hujan interupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Pertamina Youth Program 2025, Upaya Bekali Mahasiswa dengan Pemahaman Mendalam Sektor Energi
Pertamina Youth Program 2025, Upaya Bekali Mahasiswa dengan Pemahaman Mendalam Sektor Energi
Nasional
Bakamla Janji Insiden Nelayan RI Diterpa Ombak Kapal Coast Guard Singapura Tak Terulang
Bakamla Janji Insiden Nelayan RI Diterpa Ombak Kapal Coast Guard Singapura Tak Terulang
Nasional
Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Nasional
Puan Ingatkan Sekolah Rakyat Jangan Jadi Eksklusif dan Pesaing Sekolah Eksisting
Puan Ingatkan Sekolah Rakyat Jangan Jadi Eksklusif dan Pesaing Sekolah Eksisting
Nasional
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Nasional
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Nasional
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Nasional
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Nasional
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Nasional
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Nasional
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Nasional
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
Nasional
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Nasional
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Nasional
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau