Auditor Ditangkap KPK, BPK Buka Peluang Audit Ulang Kemendes
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar menyatakan ada kemungkinan pihaknya mengaudit ulang untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Hal itu disampaikan Bahrullah saat ditanyai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).
"Sebagaimana yang Ketua BPK sampaikan, jadi kami bisa restatement lagi secara akademis, kami lakukan audit restatement kembali. Tapi proses harus kami pastikan," ujar Bahrullah.
Namun, sejauh ini BPK belum bertemu para auditor yang mengaudit laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. Karena itu, Bahrullah mengatakan, penting bagi BPK untuk meminta keterangan dari auditor yang bersangkutan secara langsung.
"Nanti dipastikan, apakah ada hal yang disembunyikan. Atau hanya memanfaatkan karena sebenarnya sudah tau hasilnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kemudian ada hanky panky (perselingkuhan)," ucap Bahrullah.
(Baca: BPK: Auditor yang Ditangkap KPK Tak Terlibat Audit Kasus Sumber Waras)
"Atau memang ada yang memengaruhi, menyembunyikan temuan terkait opini, ini harus kami lihat betul," lanjut dia.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit ulang terhadap kementerian yang dipimpinnya.
Hal ini disampaikan Eko sehubungan dengan bergulirnya kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Kemendes PDTT.
"Mengenai hasil opini BPK, saya serahkan kepada BPK apakah mau diaudit lagi, atau gimana," ujar Eko di kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).
(Baca: KPK Diminta Telusuri Hasil Audit yang Ditangani Auditor Utama BPK)
KPK menemukan dugaan korupsi dalam bentuk suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Kemendes PDTT. Atas kasus ini, KPK menetapkan Irjen Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, sebagai pihak pemberi suap ke pejabat BPK.
Keduanya disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara pihak yang diduga penerima suap yakni pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
